Langkah ini diambil untuk mengatasi kendala yang selama ini menghambat aktivitas usaha di tanah air.
IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) dijadwalkan akan mulai menyidangkan berbagai hambatan investasi yang dilaporkan oleh para pengusaha pada Senin 22 Desember 2025 pekan depan. Langkah ini diambil untuk mengatasi kendala yang selama ini menghambat aktivitas usaha di tanah air.
Hingga Kamis (18/12/2025), setidaknya sudah ada empat aduan yang masuk melalui kanal layanan resmi https://lapor.satgasp2sp.gp.od sejak portal tersebut dibuka pada Selasa (16/12/2025).
"Per 18 Desember 2025, sudah masuk empat aduan," ujarnya saat konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Empat laporan yang telah diterima mencakup berbagai masalah krusial yang sering dihadapi oleh pelaku dunia usaha.
Pertama, pendanaan dan pembiayaan yakni kendala terkait akses modal. Kedua adalah masalah hukum sebelum masuk tahap pengadilan, termasuk praktik premanisme dan pungutan liar (pungli).
Ketiga, soal sengketa atau hambatan administratif terkait lokasi usaha. Terakhir, birokrasi yang menghambat operasional perusahaan.
Saat ini, laporan-laporan tersebut sudah diteruskan kepada Kelompok Kerja (Pokja) serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk diproses lebih lanjut. Purbaya menekankan bahwa seluruh tahapan penanganan ini dapat dipantau langsung oleh masyarakat.
"Keempat aduan tersebut saat ini sedang dalam proses tindak lanjut oleh Pokja dan K/L terkait dan dapat dipantau masyarakat sebagai bentuk transparansi," kata Purbaya.
Purbaya memastikan akan memimpin langsung jalannya sidang debottlenecking tersebut pada hari Senin mendatang guna menjamin adanya solusi konkret bagi para pelapor secara bertahap.
"Senin targetnya akan disidangkan, saya akan pimpin sidang itu untuk memastikan yang diadukan mulai bisa ditangani secara bertahap," ujar dia.
(Dhera Arizona)
