Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Aceh menjadi daerah yang memerlukan anggaran revitalisasi infrastruktur terbesar. Perbaikan sarana dan prasarana di Aceh usai bencana memerlukan anggaran Rp 26 triliun.
Angka tersebut lebih besar dibanding dua daerah lainnya, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, karena tingkat kerusakan di Aceh menjadi yang paling parah.
“Paling besar memang untuk Aceh, kurang lebih itu sekitar Rp 26 triliun. Kalau tidak salah saya itu untuk Aceh," kata AHY ditemui di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (19/12).
"Sedangkan Rp 13 triliun masing-masing untuk Sumatera Utara Rp 13 triliun, juga untuk Sumatera Barat sekitar Rp 13 triliun. Mengapa? Karena memang Aceh yang paling berat terdampak,” sambungnya.
AHY membuka kemungkinan estimasi kebutuhan dana revitalisasi tersebut dapat terus bertambah ke depannya. Sejauh ini, pemerintah fokus melakukan revitalisasi jalan yang menjadi jalur vital terlebih dahulu.
Selanjutnya, hal yang akan menjadi fokus adalah sektor perumahan. AHY juga sudah menyiapkan kategori dampak seperti rumah rusak ringan, rusak berat, sampai hilang atau hanyut. Pemerintah juga akan merelokasi bangunan-bangunan yang berada di daerah rawan.
“Mengapa? Jangan sampai kita hanya membangun kembali padahal lokasi itu tetap rawan dan rentan. Sehingga tugas pertama kami semua adalah memastikan ada lahan-lahan yang bisa dijadikan sebagai hunian sementara. Kemudian hunian tetapnya direlokasi ke tempat yang jauh lebih aman,” ujarnya.
Bakal Evaluasi Tata Ruang InfrastrukturAHY menuturkan, aspek tata ruang juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Ia juga terus melakukan evaluasi tata ruang yang terkait dengan bencana di Sumatera.
Menurutnya, investigasi juga akan dilakukan utamanya untuk mengetahui adanya pelanggaran tata ruang.
“Tentu, evaluasi sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Ini benar-benar kalau setelah ini tidak dilakukan evaluasi tidak ada lagi yang bisa menggerakkan kita, karena ini sudah sesuatu yang sangat buruk bencana ini,” kata AHY.
“Oleh karena itu jika memang hasil investigasi kita tidak bisa mengeneralisir semuanya, harus benar-benar spesifik setiap daerah apakah ada tata ruang yang memang diabaikan atau dilanggar,” ujarnya.
Dengan adanya evaluasi tata ruang, AHY juga berkomitmen untuk melakukan penertiban jika nantinya ditemui adanya pelanggaran tata ruang atau penggunaan hutan untuk kepentingan tertentu.
