GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memastikan penerapan work from anywhere (WFA) untuk aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta tidak akan mengganggu pelayanan publik, terutama layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kalau untuk pelayanan yang secara langsung harus berhubungan dengan orang, tetap dia harus bekerja di lapangan. Enggak bisa diwakilkan dengan WFA,” kata Pramono di Jakarta Utara, Jumat (19/12).
Ia menegaskan seluruh layanan publik, termasuk pelayanan di tingkat kelurahan, harus tetap berjalan normal meski ada pengaturan kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Pramono, kebijakan WFA bukan hal baru bagi Pemprov DKI Jakarta. Pengaturan tersebut akan tetap diarahkan pada prinsip efisiensi, tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada warga.
“Pelayanan tetap harus jalan. Tetapi yang jelas Pemerintah DKI Jakarta pasti akan melakukan efisiensi terhadap itu,” ujarnya.
Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Rini Widyantini mengatakan Apartur Sipil Negara (ASN) mencangkup PNS maupun PPPK dapat bekerja WFA saat libur Natal dan tahun baru 2025/2026. Para ASN, ujar dia, dapat WFA mulai 29-31 Desember 2025.
Meskipun demikian, Rini menjelaskan bahwa masing-masing instansi kementerian/lembaga pemerintah dapat menyesuaikan.
Selain itu, aturan ini juga dapat fleksibel penerapannya misalnya ASN kerja berkerja di kantor (WFO), bekerja dari rumah (WFH), atau memilih bekerja di mana saja selama tanggal tersebut. (H-4)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5449183/original/068873600_1766049717-IMG_2913.jpeg)
