Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan bahwa pemerintah akan memulai ground breaking pembangunan hunian bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tahap awal pembangunannya mencakup 2.600 unit hunian tetap, yang akan dibangun secara bertahap.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana di Sumatera yang digelar di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
“Besok akan dilakukan ground breaking hunian tetap, inisiasi dari Pak Maruarar Sirait Menteri PKP, bersama Mendagri dan Menteri Hukum. Totalnya 2.600 unit, dengan rincian Aceh 1.000 unit, Sumatera Utara 1.000 unit, dan Sumatera Barat 600 unit,” kata Tito.
Menurut Tito, ground breaking perdana akan dilaksanakan pada, Minggu (21/12/2025) mendatang, di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Lokasi-lokasi pembangunan telah dibahas dan diverifikasi lintas kementerian selama lebih dari 10 hari.
Selain pembangunan hunian, Tito juga menyampaikan bahwa layanan administrasi kependudukan bagi korban bencana terus dipercepat. Kementerian Dalam Negeri telah mengerahkan sembilan tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ke tiga provinsi terdampak sejak 10 Desember.
“Kami turunkan sembilan tim Dukcapil untuk mempercepat pengurusan dokumen seperti KTP dan akta kelahiran yang hilang atau rusak. Semua layanan ini gratis, tidak dipungut biaya,” tegasnya.
Tito juga mengapresiasi dukungan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kementerian Perdagangan dalam mempercepat distribusi bantuan logistik berupa pakaian bagi korban bencana.
“Total tahap pertama ada 106 ribu paket pakaian untuk Aceh yang akan diserahkan hari Senin. Gelombang kedua sekitar 100 ribu paket untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujarnya.
Selain itu, Tito menyoroti kerusakan kantor desa di wilayah terdampak bencana. Ia mencatat terdapat sekitar 360 kantor desa yang mengalami kerusakan ringan hingga berat, serta 25 kantor desa yang rusak berat dan memerlukan penanganan khusus.
“Untuk kantor desa yang rusak berat, kami berkoordinasi dengan Menteri PUPR. Kantor desa ini penting karena menyangkut jalannya pemerintahan dan pelayanan publik,” katanya.
Tito menyampaikan apresiasi atas sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait dalam penanganan bencana.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua pemda dan seluruh pihak. Kita bekerja cepat dan hasilnya sudah mulai terlihat,” pungkas Tito.(faz/ipg)
