Niat Jepang Perkuat Peran di PBB, Imbangi Pengaruh China?

Jakarta -

Jumlah warga negara Jepang yang bekerja di sejumlah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di berbagai belahan dunia kini mencapai rekor tertinggi.

Kenaikan ini merupakan bagian dari rencana lima tahun Jepang untuk menempatkan warganya di posisi kunci dalam organisasi internasional yang besar tersebut, sebagai upaya menyeimbangi langkah Cina yang dinilai Tokyo memanfaatkan PBB demi memperluas pengaruhnya ke negara lain.

Walau para pengamat, analis, dan birokrat di PBB seharusnya bersikap netral dalam mengambil keputusan, Jepang kini termasuk di antara negara-negara yang khawatir Cina justru memanfaatkan lembaga itu untuk mendorong agenda geopolitiknya sendiri.

Sejumlah pengamat di Jepang menilai, selain memakai bantuan dalam jumlah besar untuk menarik dukungan negara-negara berkembang dan memperkuat militernya dengan cepat, Cina juga memanfaatkan diplomasi lewat organisasi multilateral seperti PBB sebagai cara lain untuk memperluas pengaruhnya.

Staf PBB asal Cina dorong kepentingan Beijing?

"Cina ingin jumlah staf PBB-nya juga mewakili jumlah populasi dan kontribusi dana yang mereka berikan," kata Stephen Nagy, profesor hubungan internasional di International Christian University, Tokyo.

"Mereka telah berupaya, dan cukup berhasil, menempatkan orang-orang mereka di sejumlah komite penting," jelas dia kepada DW, sambil menambahkan, "staf PBB seharusnya bekerja untuk lembaga tempat mereka bekerja, tapi banyak yang khawatir staf asal Cina justru lebih sibuk mendorong kepentingan negaranya dan menghambat langkah yang bisa merugikan Beijing."

Salah satu isu paling sensitif bagi Beijing adalah kritik terhadap catatan hak asasi manusia Cina, terutama terkait perlakuannya pada etnis minoritas Uighur di Xinjiang.

Para pengkritik menilai, Cina berusaha menutupi pelanggaran tersebut sekaligus ikut mencampuri proses penyusunan laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Office of the High Commisioner for Human Rights/OHCHR), yang akhirnya terbit pada Agustus 2022 setelah berbulan-bulan tertunda tanpa penjelasan. Dokumen itu menguraikan dugaan pelanggaran HAM serius di Xinjiang, tapi Beijing konsisten menolak temuan tersebut dan menyebutnya sebagai rekayasa.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Pada Juli 2024, organisasi UN Watch merilis laporan yang menyebut bahwa "PBB telah rusak," setelah meninjau kembali rekam jejak lembaga dunia itu dalam isu hak asasi manusia.

Laporan tersebut menilai "Cina dan rezim otoriter lainnya telah membajak mekanisme itu untuk menjadikannya ajang saling memuji di antara para diktator dan memberi kesan seolah mereka mendapat legitimasi dari PBB."

Dalam pertemuan Dewan HAM PBB, Amerika Serikat dan Inggris menyoroti pelanggaran HAM oleh Cina. Namun, Rusia, Zimbabwe, Venezuela, Tunisia, dan Aljazair justru memuji langkah Beijing yang disebut "mempromosikan pembangunan dan keberagaman di Xinjiang."

Jepang siapkan strategi untuk tandingi Cina

Stephen Nagy menambahkan bahwa Jepang melawan dengan satu-satunya cara yang ada.

"Jepang merespons karena merasa kepemimpinan di PBB sedang melemah, sehingga negara itu perlu memperkuat kehadirannya dan membuat organisasi tersebut lebih efektif lagi," ujar profesor tersebut.

Kementerian Luar Negeri Jepang mengumumkan pada 9 Desember 2025 bahwa jumlah warga negaranya di badan-badan PBB mencapai 979 orang hingga akhir 2024. Jumlah tersebut menjadi rekor tertinggi sejak pencatatan jumlah pekerja ini dimulai tahun 1990. Angka ini nyaris menyentuh target 1.000 pegawai yang direncanakan sejak 2021.

Warga Jepang juga semakin berpengaruh di lembaga itu, dengan rekor 94 orang menduduki posisi wakil direktur atau jabatan lebih tinggi di 44 badan PBB.

Sementara, menurut situs resmi PBB, staf Cina di PBB naik dari 794 orang pada 2009 menjadi 1.647 pada 2023.

Tokyo mulai serius meningkatkan kehadirannya di PBB sejak awal 2021, ketika empat badan utama lembaga itu dipimpin warga Cina, termasuk Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU), serta Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Pada saat yang sama, sembilan dari 15 badan PBB punya wakil pimpinan asal Cina.

Sekretariat Keamanan Nasional Jepang dan Kementerian Luar Negeri pun ditugaskan membina sumber daya manusia dengan keahlian tertentu untuk posisi kepemimpinan global, guna membalikkan posisi Jepang yang terpinggirkan.

Tokyo juga rajin menggaet institusi internasional agar berdiri di negaranya. Universitas PBB sudah bermarkas di Tokyo. Kini, Jepang juga sedang melobi jadi tuan rumah Mahkamah Pidana Internasional cabang Asia, yang berkantor pusat di Den Haag.

Jepang jadi 'negara idealis'

Sebagian pihak menilai niatan Jepang lebih didorong karena keinginan berkontribusi, bukan sekadar ingin menyaingi pengaruh negara lain.

"Jepang adalah negara idealis. Sejak awal, mereka yakin PBB selalu siap turun tangan kapan pun diperlukan," kata Hiromi Murakami, profesor ilmu politik di Temple University Tokyo.

"Pandangan ingin berkontribusi ini mungkin sudah ketinggalan zaman, tapi Jepang masih berharap PBB bisa menyelesaikan krisis," lanjutnya. "Maka dari itu, mereka ingin terlibat lebih dalam, dengan cara meningkatkan kehadiran di organisasi itu."

"Saya rasa Jepang akan tetap seperti ini di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi. Dia punya visi serupa soal masa depan negara ini," pungkas Murakami.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Pratama Indra

Editor: Muhammad Hanafi

width="1" height="1" />

(ita/ita)