Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK) kembali meninjau lokasi bencana dan pengungsian di Desa Palu Raya dan Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Jumat (19/12). Dalam kunjungannya itu ia menanggapi keluhan warga yang menilai belum maksimal dalam 20 hari penanganan bencana.
JK lalu bicara soal bantuan asing untuk korban bencana. Ia bilang keputusan menerima bantuan asing bergantung pada perhitungan pemerintah terhadap kemampuan penanganan bencana.
“Kalau pemerintah sanggup, tidak perlu minta. Tapi kalau terlalu besar bebannya, ya boleh. Apalagi kalau ada masyarakat internasional yang ingin membantu, itu baik sebagai bentuk kemanusiaan,” kata JK dalam keterangannya, Jumat (19/12).
Wapres ke-10 dan 12 RI itu menegaskan bahwa prinsip kemanusiaan tidak mengenal batas wilayah.
“Kalau kemanusiaan itu tidak ada batas wilayah,” ujarnya.
Kondisi Rumah WargaSelama di lokasi bencana, JK melihat langsung kondisi permukiman warga pascabencana. Ia menyebut tidak semua rumah warga mengalami kerusakan total. Sebagian rumah masih layak huni dan cukup dibersihkan, sementara rumah yang rusak berat akan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diganti.
“Kita lihat banyak rumah yang hancur, tapi ada juga yang masih bisa ditinggali. Rumah yang tidak bisa lagi dipakai tentu diganti, sementara yang masih bisa, dibersihkan. Itu solusinya,” ujar JK.
JK menjelaskan bahwa PMI tidak berwenang membangun rumah, melainkan fokus pada bantuan logistik dan kebutuhan dasar warga terdampak.
“Kalau bangun rumah itu urusan pemerintah. PMI membantu bahan-bahan seperti makanan, kompor gas, kesehatan, logistik, air bersih,” jelasnya.
JK juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam penanganan bencana.
“Pemerintah bekerja, PMI bekerja, masyarakat bekerja. Semua harus bersama agar solusi bisa tercapai,” pungkasnya.
