Kemenko PM Gelar Rakor Pengentasan Kemiskinan di Daerah Tertinggal

Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Implementasi Program Prioritas dan Pengentasan Kemiskinan pada Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, menyampaikan bahwa meskipun ekonomi nasional terus tumbuh, daerah tertinggal dan daerah tertentu masih tertinggal jauh dengan persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Tingginya angka stunting pada anak, banyaknya angka putus sekolah, minimnya fasilitas kesehatan, dan sulitnya masyarakat mengakses modal usaha menjadi kenyataan pahit yang harus segera diakhiri. 

"Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Kita tidak bisa berbicara Indonesia Emas 2045 jika masih ada saudara kita yang kesulitan mendapat makanan bergizi, akses pendidikan, dan layanan kesehatan dasar," kata Haris melalui keterangan tertulis, Jumat, 19 Desember 2025.

Haris menegaskan bahwa percepatan pembangunan di daerah tertinggal dan daerah tertentu membutuhkan kerja keras dan komitmen penuh. Sikap tersebut harus diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.  Baca juga: Sekolah Rakyat Padang Bentuk Kolaborasi Kampus Mendukung Program Prioritas Presiden
Untuk itu, pemerintah meluncurkan 5 Program Prioritas Presiden sebagai solusi konkret. Yakkni, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, dan Pembangunan 3 Juta Rumah

"Kelima program ini bukan sekadar janji, tetapi komitmen nyata untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan dan ketimpangan yang selama ini membebani masyarakat di daerah tertinggal dan daerah tertentu," ujar Haris.

Kemenko PM menggelar Rakor Implementasi Program Prioritas dan Pengentasan Kemiskinan pada Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu. Foto: Istimewa.

Kegiatan yang diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), itu diikuti perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Mereka bersama-sama menyusun strategi percepatan pembangunan.

Pemerintah mengidentifikasi masih adanya tantangan dalam melaksanakan Program Prioritas Nasional, khususnya di daerah tertinggal dan daerah tertentu Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi ialah minimnya akses infrastruktur dasar dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

Acara menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Mereka memaparkan program-program prioritas. 

Rapat koordinasi ini menghasilkan kesepakatan strategis berupa percepatan implementasi kelima Program Prioritas Presiden melalui sinkronisasi anggaran dan program antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah. Para peserta sepakat memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala guna mengukur capaian dan mengatasi hambatan di lapangan.

Pemerintah optimis bahwa dengan komitmen bersama, koordinasi yang solid, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, daerah tertinggal dan daerah tertentu akan mengalami transformasi signifikan. Target penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam RPJMN 2025-2029 dapat tercapai, membawa Indonesia selangkah lebih dekat menuju visi Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.