BNPB: Pembangunan Huntara di Sumbar Menyesuaikan Validasi Data Warga Terdampak

Penulis: Krisafika Taraisya Subagio

TVRINews, Jakarta

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mematangkan perencanaan dan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Sumatera Barat. Proses ini dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi lapangan serta hasil verifikasi data calon penerima manfaat oleh pemerintah daerah.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, jumlah unit huntara yang dibangun masih bersifat dinamis karena menunggu validasi data terbaru dari masing-masing daerah terdampak.

"Kami membuka ruang sebesar-besarnya bagi pemerintah daerah untuk memverifikasi dan memvalidasi data calon penerima, sehingga seluruh masyarakat terdampak dapat terakomodasi secara tepat, baik untuk hunian sementara maupun hunian tetap," kata Abdul Muhari dalam konferensi pers, dikutip dari Tayangan Live YouTube BNPB, Jumat, 19 Desember 2025.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, BNPB mencatat kebutuhan huntara sebanyak 75 unit. Sementara itu, di Kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan pembangunan 288 unit. 

Saat ini, pembangunan dua barak pertama di Lima Puluh Kota telah berjalan dengan progres sekitar 40 persen. Setiap barak menggunakan sistem kopel dengan lima pintu yang dapat dihuni oleh lima kepala keluarga, dengan progres dua bangunan kopel mencapai sekitar 30 persen.

Untuk Kabupaten Padang Pariaman, pembangunan dua barak huntara telah mendekati 50 persen dan ditargetkan rampung pada 15 Januari 2026.

Sementara itu, di Kabupaten Agam, pembangunan tahap awal mencakup 24 barak atau kapel. Rinciannya, sebanyak 21 barak bertipe lima pintu dan tiga barak bertipe empat pintu. Perbedaan tipe tersebut disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan lahan di lokasi pembangunan.

Adapun di Kota Padang, saat ini masih dilakukan tahap pembersihan lahan (land clearing) yang diperkirakan selesai pada 17 Januari 2026. Setelah itu, pembangunan huntara akan segera dilanjutkan.

Selain itu, di wilayah Tanah Datar, pemerintah daerah baru mengajukan lokasi pembangunan huntara dengan luas lahan sekitar 10.000 meter persegi. Pada tahap pertama, direncanakan pembangunan sekitar 20 unit huntara yang saat ini masih dalam proses pematangan lahan, dengan konsep satu barak berisi lima pintu.

Editor: Redaktur TVRINews