Pasokan Gas di Januari-Juni 2026 Aman, Sisanya? Ini Kata Bahlil

cnbcindonesia.com
14 jam lalu
Cover Berita
Foto: Suasana arahan Presiden Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Senin (15/11/2025). (Tangkapan layar Youtube Setpres RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Liquefied Natural Gas (LNG) untuk kebutuhan domestik maupun ekspor pada semester pertama tahun 2026 dalam kondisi aman. Pemerintah saat ini mengutamakan kebutuhan domestik terlebih dahulu dibandingkan kuota ekspor.

Bahlil mengungkapkan, pemerintah telah menyelesaikan perencanaan pasokan gas untuk periode Januari-Juni 2026 dengan para pembeli (offtaker). Dia menegaskan bahwa tidak ada isu kelangkaan atau gangguan pasokan untuk enam bulan pertama tahun depan karena kesepakatan sudah tercapai.

"Belajar dari tahun 2025, untuk 2026 kami sudah exercise dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dengan teman-teman offtaker yang market-nya sudah jelas dan kami sudah bicara. Untuk 6 bulan pertama sudah clear. Jadi di 2026 dari Januari sampai dengan bulan Juni itu clear. Jadi gak ada isu," ujarnya dalam Konferensi Pers Kesiapan Nataru, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/12/2025).


Baca: Bea Keluar Batu Bara Mulai Dipungut 1 Januari 2026, Bahlil Buka Suara

Sementara untuk pasokan gas pada semester kedua atau periode Juli 2026 ke atas, pemerintah tengah menyusun rancangan neraca gas yang tepat. Hal itu lantaran pemerintah perlu berhati-hati dalam mengatur alokasi agar prinsip kedaulatan energi sesuai Pasal 33 UUD 1945, di mana kebutuhan dalam negeri menjadi prioritas utama.

"Nah, Juli ke atas lagi baru kita rancang. Jadi baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor sudah aman. Nanti kita akan umumkan lagi nanti pada semester kedua," tambahnya.

Belajar dari pengalaman tahun 2025 ini, pertumbuhan konsumsi LNG dalam negeri melonjak di luar prediksi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penyesuaian kontrak ekspor setiap dua bulan sekali, untuk mengalihkan alokasi ekspor untuk mengutamakan kebutuhan domestik.

"Kenapa itu kita lakukan? Karena perintah Bapak Presiden, kalau kita bicara tentang kedaulatan energi, itu tergantung dari berapa banyak kita impor. Dan yang kedua, keadilan negara pasal 33 ini kan kekayaan kita harus kita perhatikan dulu untuk kepentingan negara kita," pungkasnya.

Baca: Bahlil Sebut Indonesia Takkan Impor Solar Lagi di 2026, Ini Pemicunya

(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Tarif Sewa LNG Naik, Saham Pelayaran Panen Berkah

Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
KPK Buru Kasi Datun Hulu Sungai Utara yang Kabur Saat OTT
• 1 jam laluliputan6.com
thumb
Sapu Bersih Medali, Indonesia Juara Umum Triathlon SEA Games 2025
• 12 jam lalugenpi.co
thumb
Rakerda PHRI Digelar Januari 2026, Ini Rangkaian Kegiatannya
• 19 jam laluharianfajar
thumb
Ketum HAPPI: Tata Kelola Sempadan Pantai Harus Kuat dan Berkeadilan
• 9 jam lalujpnn.com
thumb
Prabowo Lantik Enam Dubes RI
• 18 jam lalumediaindonesia.com
Berhasil disimpan.