Indonesia Intensifkan Upaya Raih Posisi Presiden Dewan HAM PBB

Jakarta: Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan upaya diplomasi untuk meraih posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026. Melalui Kementerian Luar Negeri, Indonesia aktif melakukan konsultasi dan komunikasi dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik seiring masih bergulirnya proses pencalonan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang mengatakan, Indonesia telah mengajukan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB 2026. Pengajuan tersebut disampaikan kepada Asia Pacific Group (APG), yang saat ini diketuai oleh Iran.

“Presidensi Dewan HAM itu bersifat rotasi berdasarkan kawasan. Tahun 2026 merupakan jatah kawasan Asia Pasifik, dan Indonesia telah mengajukan calon. Saat ini prosesnya masih berjalan,” ujar Yvonne dalam jumpa media di Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.

Yvonne menjelaskan, pencalonan tersebut masih memerlukan dukungan dari negara-negara anggota APG sebelum ditetapkan secara resmi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan diplomatik secara intensif guna membangun konsensus di kawasan.

“Prosesnya masih bergulir dan kami terus berkomunikasi secara intensif dengan negara-negara Asia Pacific Group agar Indonesia dapat maju dan memperoleh dukungan,” kata Yvonne.

Apabila terpilih, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru dalam diplomasi multilateralnya. Posisi tersebut akan menjadi kali pertama Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB sejak lembaga itu dibentuk.

“Jika Indonesia terpilih, insyaallah ini akan menjadi kali pertama Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan HAM,” ujar Yvonne.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI II, Nabyl Mulachela, menegaskan bahwa posisi Presiden Dewan HAM akan membuka ruang strategis bagi Indonesia untuk mendorong agenda hak asasi manusia secara lebih luas.

“Dengan menjadi Ketua Dewan HAM, tentu kita akan punya banyak kesempatan untuk memajukan agenda HAM, baik di dalam negeri maupun dalam konteks yang lebih luas,” tambah Nabyl.

Dewan HAM PBB merupakan salah satu badan utama PBB yang bertugas mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Presiden Dewan HAM memiliki peran penting dalam memimpin sidang, memfasilitasi dialog antarnegara, serta menjaga kredibilitas dan efektivitas lembaga tersebut.

Pencalonan Indonesia dinilai mencerminkan komitmen berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat peran aktif Indonesia di forum multilateral, khususnya dalam isu-isu HAM yang menekankan dialog, penghormatan kedaulatan, dan kerja sama internasional.

“Kami berharap ke depan dapat menyampaikan kabar baik. Mohon doa dan dukungannya agar Indonesia bisa terpilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB 2026,” pungkas Yvonne.