Anggota DPR dari PKB Minta Pilkada via DPRD Usai Melihat OTT KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, meminta usulan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipertimbangkan menyusul banyaknya bupati yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Menurut saya menjadi relevan dan mendesak untuk mempertimbangkan kembali Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) dipilih langsung oleh DPRD untuk memutus akar korupsi yang banyak dilakukan oleh kepala daerah," kata Abdullah saat dikonfirmasi, Jumat (19/12/2025).

Baca juga: KPK: OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara Terkait Dugaan Suap Proyek

Menurutnya, usulan itu berpotensi memutus rantai korupsi di daerah, yang biasanya disebabkan oleh biaya politik yang mahal.

Abdullah menuturkan, biaya politik yang mahal membuat kepala daerah mencari cara untuk mengembalikan dana yang dikeluarkan.

"Dari beberapa penelitian, data menyebutkan korupsi di daerah yang melibatkan kepala daerah dikarenakan biaya politik yang mahal. Dari kondisi tersebut membuat kepala daerah terdesak mengembalikan biaya politiknya dengan cara yang instan yakni korupsi," ucap dia.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=korupsi kepala daerah, OTT KPK, Pilkada DPRD, Biaya politik mahal, pilkada via dprd&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8xOS8xODMxMTYzMS9hbmdnb3RhLWRwci1kYXJpLXBrYi1taW50YS1waWxrYWRhLXZpYS1kcHJkLXVzYWktbWVsaWhhdC1vdHQta3Br&q=Anggota DPR dari PKB Minta Pilkada via DPRD Usai Melihat OTT KPK§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Baca juga: Bupati Lampung Tengah Bantah Kabur Saat OTT KPK

Lebih lanjut Abdullah menuturkan, banyaknya kepala daerah yang terjerat OTT KPK merupakan kondisi yang memilukan.

Terlebih, hal ini terjadi di tengah rencana Presiden Prabowo Subianto melawan korupsi.

Ia pun meminta masalah ini diawasi bersama.

"Mari kita awasi bersama OTT oleh KPK yang sedang ditindaklanjuti, agar proses dan sanksinya berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku," jelas dia.

Baca juga: Kena OTT KPK, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Punya Harta Rp 6,3 Miliar

Di sisi lain ia mendorong agar KPK tidak hanya menggencarkan pemberantasan korupsi pada sisi penindakannya, tetapi juga pencegahan melalui edukasi dan advokasi.

Kemudian, pengawasan yang terintegrasi dengan teknologi digital dan pengembalian aset hasil korupsi kepada negara.

"Selain itu yang juga mesti menjadi fokus kita bersama adalah bagaimana menyelesaikan korupsi dengan menyentuh langsung akar masalahnya. Seperti OTT oleh KPK yang banyak terjadi di daerah yang melibatkan kepala daerah, birokrat dan aparat penegak hukum serta swasta," tandas Abdullah.

Baca juga: Tak Ada Garansi Pilkada via DPRD Bisa Lebih Murah dan Lebih Baik

OTT KPK jerat para kepala daerah

Sejumlah kepala daerah terjaring OTT KPK. Terbaru, ada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang kena OTT pada Kamis (18/12/2025) tadi malam.

Rabu (10/12/2025) lalu, ada Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya yang kena OTT KPK.

Baca juga: Menakar Untung Rugi Kepala Daerah Dipilih DPRD, Solusi atau Kemunduran Demokrasi?

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, juga kena OTT KPK pada Jumat (7/11/2025) malam terkait kasus mutasi dan promosi jabatan.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Pada 3 November 2025, Gubernur Riau Abdul Wahid juga dicokok KPK di Pekanbaru.

Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, ditangkap KPK pada 7 Agustus 2025 lalu.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang