Eks Penyidik Minta KPK Tak Puas Diri Usai Hattrick OTT: Fokus Kasus Haji

Jakarta -

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mengingatkan KPK untuk tak berpuas diri usai berhasil melakukan tiga operasi tangkap tangan (OTT) dalam sehari. Yudi mengatakan masih banyak kasus besar lainnya yang harus segera diselesaikan KPK.

"OTT merupakan senjata penindakan yang harus ada tindak lanjut upaya pencegahan korupsi agar tidak terulang lagi," kata Yudi kepada wartawan, Sabtu (20/12/2025).

"Kemudian sekali lagi, walau KPK hattrick OTT, jangan berpuas diri. Sebab kasus utama KPK yang menjadi PR lain ditunggu KPK," sambungnya.

Menurutnya, keberhasilan OTT menunjukkan masyarakat kembali percaya pada KPK. Namun, dia menegaskan keberhasilan tersebut harus dibarengi dengan fokus terhadap kasus-kasus krusial lainnya.

"Sehingga euforia bahwa KPK masih ada cukup sebentar saja," ujarnya.

Yudi mengingatkan salah satu kasus yang harus segera diselesaikan KPK ialah perkara korupsi haji. Terlebih, dia mengatakan sampai saat ini belum ada tersangka dalam kasus tersebut.

"KPK tetap fokus haji. Di mana belum ada tersangkanya," kata Yudi.

Selain itu, dia juga menyinggung kasus Harun Masiko. Menurutnya, meski Hasto Kristiyanto telah diberi amnesti, tetapi pencarian Harun Masiku tetap harus diselesaikan.

"KPK (juga) harus fokus ke Harun Masiku. Jangan kemudian karena ada amnesti kepada Hasto, jadi malas mencari Harun Masiku," tuturnya.

"Justru Harun Masiku harus ditangkap untuk membuktikan KPK di jalan yang benar," imbuh dia.

Sebelumnya, KPK mengumumkan 3 operasi tangkap tangan (OTT) dalam sehari. Ketiga OTT itu berada di Banten, Kabupaten Bekasi, dan Kalimantan Selatan.

KPK mulanya melakukan OTT di wilayah Banten pada Rabu (17/12) sore. Salah satu yang diciduk KPK ialah oknum jaksa.

Tak berselang lama, KPK mengumumkan OTT kedua di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ada 10 orang yang diamankan, salah satunya Bupati Bekasi Ade Kuswara.

Kemudian, KPK kembali melakukan OTT di Kalimantan Selatan. KPK mengamankan Kajari Hulu Sungai Utara (HSU). KPK mengatakan OTT ini berkaitan dengan dugaan pemerasan.

(amw/idn)