Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengaku prihatin atas ditangkapnya Bupati Bekasi Ade Kuswara dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Eddy menegaskan peristiwa tersebut harus menjadi alarm serius bagi para kepala daerah.
"Tentu kami prihatin dengan adanya OTT tersebut dan kami berharap bahwa ini menjadi alarm dan pengingat kepada seluruh kepala daerah, dan pejabat publik pada dasarnya untuk tetap berpegang kepada sumpah jabatan dan amanah yang diberikan rakyat kepada mereka," kata Eddy kepada wartawan, Sabtu (20/12/2025).
Waketum PAN ini pun menyoroti catatan sejarah Kabupaten Bekasi yang menurutnya cukup panjang terkait OTT dan penahanan kepala daerah. Dia menyebut, dalam sepuluh tahun terakhir, sejumlah kepala daerah di Bekasi pernah tersangkut masalah hukum.
"Kalau kita lihat dari kesejarahannya selama 10 tahun ke belakang, Kabupaten Bekasi itu sarat dengan OTT dan penahanan, penangkapan dan penahanan dari kepala daerahnya," ujarnya.
"Kalau dilihat ke belakang, kepala-kepala daerah di Kabupaten Bekasi punya kecenderungan untuk ditahan, sampai suatu ketika Bekasi pada saat itu tidak memiliki kepala daerah karena baik bupati maupun wakil bupatinya pun pada saat itu tersangkut permasalahan hukum," sambungnya.
Eddy menekankan perlunya perhatian khusus dari aparat penegak hukum dan Kementerian Dalam Negeri terkait kasus korupsi di Bekasi. Hal itu, menurutnya, agar pemerintahan di Bekasi berjalan secara bersih dan transparan.
"Jadi ada perhatian khusus yang mungkin harus diberikan baik itu dari aparat penegak hukum, dari Kementerian Dalam Negeri, maupun dari masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi menuntut, meminta adanya pemerintahan yang bersih dan ikut mengawasi pemerintahan agar berjalan secara bersih," tuturnya.
Sebagai informasi, KPK baru saja menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara terkait dugaan suap proyek, pada Kamis (18/12). Penangkapan Ade Kuswara menambah daftar kepala daerah di Bekasi, yang tersandung kasus korupsi.
Pada 2018, KPK pernah menangkap eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah. Penahanan Neneng terkait dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Kemudian, KPK juga pernah menangkap mantan Wali Kota Bekai Mochtar Mohammad. Selain itu, KPK juga pernah melakukan OTT terhadap mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada 2022.
(amw/idn)
