AMERIKA Serikat (AS) tengah berupaya keras menstabilkan gencatan senjata yang rapuh di Jalur Gaza. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan badan pemerintahan baru untuk Gaza akan segera dibentuk dalam waktu dekat, yang nantinya akan disusul oleh pengerahan pasukan internasional.
Rubio menegaskan bahwa status quo di Gaza saat ini tidak dapat dipertahankan. Ia menyoroti fakta bahwa Israel masih terus melancarkan serangan pasca-gencatan senjata yang dimediasi oleh pemerintahan Presiden Donald Trump pada Oktober lalu.
"Itulah sebabnya kami merasa perlu adanya urgensi untuk menyelesaikan fase pertama sepenuhnya," ujar Rubio dikutip dari TRT World.
Fase pertama yang dimaksud mencakup pembentukan dewan pemerintahan internasional dan otoritas teknokrat Palestina di lapangan, yang diikuti dengan penempatan pasukan stabilisasi.
Rubio mengungkapkan bahwa kemajuan signifikan telah dicapai dalam mengidentifikasi tokoh-tokoh Palestina yang akan bergabung dalam badan teknokrat tersebut.
Washington menargetkan struktur tata kelola ini dapat segera beroperasi, meskipun ia belum merinci linimasa pastinya.
Pernyataan ini muncul menyusul pertemuan yang difasilitasi oleh Komando Pusat AS (CENTCOM) di Doha, Qatar, pekan ini. Pertemuan tersebut melibatkan negara-negara mitra untuk merancang skema Pasukan Stabilisasi Internasional.
Meski demikian, Rubio mengakui masih ada sejumlah persoalan krusial yang belum terjawab, terutama mengenai mekanisme pelucutan senjata Hamas. Hal ini menjadi kekhawatiran utama bagi negara-negara calon kontributor pasukan yang enggan terseret ke dalam pertempuran aktif.
Ia menambahkan bahwa Washington masih memiliki kewajiban untuk memberikan kejelasan mengenai mandat dan pendanaan pasukan tersebut kepada negara-negara yang berminat.
"Saya pikir kami berutang lebih banyak jawaban sebelum kami bisa meminta komitmen tegas dari pihak mana pun," tuturnya.
Ia juga menyebutkan bahwa beberapa negara yang dapat diterima oleh semua pihak, termasuk Pakistan, telah menyatakan minatnya.
Menurut Rubio, stabilitas keamanan dan kejelasan pemerintahan adalah syarat mutlak guna mengamankan pendanaan internasional bagi pembangunan kembali Gaza.
"Siapa yang mau menjanjikan miliaran dolar untuk membangun sesuatu yang akan hancur kembali karena perang pecah lagi?" tegas Rubio.
"Mereka ingin tahu siapa yang memegang kendali dan memastikan adanya stabilitas jangka panjang," imbuhnya. (H-4)
