Bahlil: Golkar Fokus Dukung Prabowo-Gibran dan Tambah Kursi di Pemilu 2029

JAKARTA, KOMPAS — Partai Golkar memulai langkah strategis konsolidasi organisasi menjelang tahun politik berikutnya. Dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas I 2025, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menetapkan dua target besar yang menjadi fokus utama partai berlambang pohon beringin tersebut.

Target tersebut adalah, pertama, memastikan stabilitas dan kesuksesan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming hingga akhir masa jabatan. Kedua, menambah kursi parlemen pada Pemilu 2029.

”DPP Partai Golkar dalam masa kepengurusan ini mempunyai dua target besar. Pertama, mendukung pemerintahan Pak Prabowo-Gibran dengan baik beserta program-programnya. Kedua, melakukan konsolidasi untuk meningkatkan persiapan agar di Pemilu 2029 kita bisa menambah kursi,” ujar Bahlil seusai pembukaan rapimnas di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).

Secara spesifik, Bahlil menargetkan perolehan kursi DPR RI harus melampaui capaian saat ini yang berjumlah 102 kursi. Untuk itu, ia mengubah langkah Golkar agar menggunakan pendekatan konsolidasi internal di daerah.

Bahlil menginstruksikan agar musyawarah daerah (musda) dikembalikan pelaksanaannya ke daerah masing-masing, tidak lagi ditarik ke pusat. Hal ini diharapkan bisa memotong potensi politik transaksional di tingkat elite dan memperkuat basis massa di akar rumput.

”Janji saya dulu di munas, ketika saya terpilih, saya tidak akan pernah melakukan musda di DPP Partai Golkar. Menurut saya, itu pelanggaran konstitusi. Musda itu di daerah,” kata Bahlil.

Selain itu, ia juga mengkritik tradisi lama pelaksanaan musda di Jakarta yang dinilai rentan memicu praktik transaksional. Untuk itu, seluruh proses konsolidasi kepengurusan dari tingkat provinsi hingga desa ditargetkan dapat rampung selambat-lambatnya awal 2026.

DPP Partai Golkar dalam masa kepengurusan ini mempunyai dua target besar. Pertama, mendukung pemerintahan Pak Prabowo-Gibran dengan baik beserta program-programnya. Kedua, melakukan konsolidasi untuk meningkatkan persiapan agar di Pemilu 2029 kita bisa menambah kursi.

Terkait posisi politik, Bahlil mengungkit masa lalunya yang bekerja sebagai sopir angkot untuk menggambarkan gaya kepemimpinannya yang tegas dalam mendukung pemerintah. Ia bahkan menyebut gayanya berbeda kontras dengan kepemimpinan masa lalu yang ragu-ragu.

”Kita enggak boleh masuk dalam koalisi banci. Saya tidak tahu kalau ketum yang dulu, ya, yang bisa maju mundur. Saya ini enggak bisa, karena sopir angkot itu maju aja, mundurnya enggak bisa,” ucap Bahlil.

Meskipun demikian, Bahlil menolak jika loyalitas itu diartikan bahwa Golkar kehilangan daya kritis atau sekadar menjadi perpanjangan tangan pihak eksternal dalam merumuskan kebijakan strategis. Salah satunya terkait wacana mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

Menanggapi pertanyaan mengenai isu Golkar menjadi promotor untuk mengembalikan pemilihan gubernur dan bupati/wali kota ke DPRD, Bahlil menegaskan bahwa Golkar selalu mengedepankan kajian mendalam. Ia menekankan, pemilihan melalui DPRD sejatinya tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut UUD 1945.

Ia pun menepis anggapan bahwa gagasan-gagasan tersebut muncul karena instruksi atau pesanan dari luar partai. Menurut dia, kesamaan pandangan politik antara Golkar dan pihak lain adalah hal wajar, bukan bentuk intervensi.

”Golkar ini independen, otonom. Golkar ini dihuni oleh banyak pemikir dan politisi, dan Golkar adalah gudangnya kader. Bahwa kemudian pikiran Golkar itu sama dengan yang lain, itu soal lain. Jadi, tolong jangan dihubungkan dengan yang lain,” kata Bahlil.

Sebelumnya, dalam pidato politik di puncak perayaan Hari Ulang Tahun Ke-61 Partai Golkar di Jakarta, Jumat (5/12/2025), Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan mempertimbangkan usulan Golkar agar pilkada dikembalikan ke DPRD.

Pertimbangan itu didasari keinginan Presiden menekan ongkos politik di Indonesia yang dinilai terlalu mahal. Menurut Prabowo, jika tidak ditekan, arah politik hanya akan ditentukan oleh para pemilik modal sehingga tidak berpihak kepada rakyat.

Presiden pun menilai usulan Bahlil sebagai solusi efisiensi yang patut dipikirkan dengan matang. ”Jadi, ini saya kira pemikiran-pemikiran Golkar, Ketua Umum Golkar (Bahlil Lahadalia), harus kita pertimbangkan dengan baik. Demokratis, tetapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih di DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya, kenapa enggak langsung saja pilih gubernur dan bupatinya, selesai,” kata Prabowo.