Jakarta: Pemerintah dinilai telah serius menangani pascabencana banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Penanganan pascabencana tidak bersifat parsial, melainkan jadi prioritas nasional.
"Ketika pemerintah menetapkan Sumatra sebagai prioritas nasional pascabencana dan mengerahkan seluruh kementerian serta lembaga terkait, itu adalah sinyal kuat bahwa negara hadir secara penuh," ujar Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Komisariat Daerah Sumut, Sintong Sinaga, dalam keterangannya, Sabtu, 20 Desember 2025.
Ia merujuk pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, yang menegaskan bahwa penanganan pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah ditetapkan sebagai fokus utama pemerintah. Lintas kementerian dan lembaga dilibatkan untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.
Menurut Sintong, progres pemulihan infrastruktur menjadi indikator konkret keseriusan tersebut. Sejumlah ruas jalan nasional dan provinsi di Aceh telah kembali terhubung.
Baca Juga :
Akses Jalan KKA Aceh Utara-Bener Meriah Mulai Bisa Dilewati secara Terbatas"Di Sumatra Utara, konektivitas utama antarwilayah seperti Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Mandailing Natal sebagian besar telah pulih, walaupun masih terdapat titik longsor dan penggunaan jembatan darurat bailey," jelas Sintong.
Sementara di Sumbar, ia mencatat jalan nasional Padang–Bukittinggi melalui Lembah Anai telah mencapai progres perbaikan sekitar 90 persen. Jalan provinsi Padang Pariaman–Agam via Malalak juga sebagian besar sudah dapat diakses kembali.
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Komisariat Daerah Sumut, Sintong Sinaga. Istimewa.
Selain infrastruktur jalan, Sintong menyoroti pemulihan layanan dasar. Jaringan listrik di mayoritas wilayah terdampak bencana telah berangsur pulih, demikian pula jaringan komunikasi.
Pemerintah masih mengandalkan perangkat darurat seperti Starlink dan telepon satelit untuk wilayah terpencil. Pemenuhan air bersih di Sumut dan Sumbar sebagian besar telah kembali terlayani, sementara di beberapa wilayah Aceh masih dilakukan distribusi air melalui fasilitas darurat.
Ia juga menekankan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) sebagai bagian penting dari pemulihan sosial. Di Aceh, beberapa wilayah seperti Lhokseumawe langsung masuk skema huntap, sementara Kabupaten Pidie memulai pembangunan huntara.
Di Sibolga, pembangunan huntap telah dimulai di sejumlah lokasi. Adapun di Sumbar, huntara telah berjalan di lima kabupaten/kota. Termasuk, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Agam, dengan target penyelesaian dalam beberapa minggu ke depan.
"Huntara dan huntap bukan sekadar bangunan fisik, tetapi fondasi pemulihan kehidupan dan martabat masyarakat. Ini menunjukkan negara tidak berhenti di fase darurat, tetapi mengawal pemulihan secara menyeluruh," tegas Sintong.
Sintong menekankan pentingnya pengawalan publik agar proses pemulihan berjalan transparan dan berkelanjutan.
"Masih ada tantangan di lapangan, tetapi dengan status prioritas nasional dan kerja lintas sektor yang kuat, kita optimistis Sumatra bisa pulih, bangkit lebih tangguh, dan tumbuh berkelanjutan," pungkas Sintong.
