Bisnis.com, CIREBON- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan jalur jalan nasional di wilayah Cirebon, Jawa Barat, berada dalam kondisi aman dan layak dilintasi masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Hal tersebut disampaikan setelah Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melakukan pengecekan langsung di lapangan, menyusul meningkatnya mobilitas kendaraan menjelang akhir tahun.
Dody mengatakan, secara umum kondisi jalan nasional di Cirebon telah memenuhi standar pelayanan minimal. Dari hasil pemantauan terkini, tidak ditemukan lubang aktif yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
"Tingkat kemantapan jalan nasional di wilayah ini disebut telah berada pada kisaran 96–97%," kata Dody, Sabtu (20/12/2025).
Meski demikian, Kementerian PU tidak mengendurkan pengawasan. Faktor cuaca menjadi perhatian utama, mengingat intensitas hujan yang masih tinggi di sejumlah wilayah Jawa Barat.
Hujan berkepanjangan dinilai berpotensi memicu kerusakan jalan dalam waktu singkat, terutama pada ruas yang memiliki lalu lintas padat kendaraan berat.
Baca Juga
- Dukung Nataru, Pemerintah Pastikan Kesiapan Jalan Nasional hingga Tol
- Pelabuhan Pelindo Lembar Proyeksikan Penumpang Naik 2 Persen saat Libur Nataru
- Dirut Pelni Tinjau Batam, KM Nggapulu Dikerahkan Dukung Mobilitas Nataru 2026
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, kata Dody, Kementerian PU memberlakukan inspeksi harian di seluruh ruas jalan nasional. Tim lapangan disiagakan untuk memantau kondisi jalan secara berkala dengan jarak pengawasan beberapa kilometer.
"Setiap indikasi kerusakan, termasuk lubang kecil sekalipun, akan langsung ditangani melalui penambalan agar tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih luas," ujarnya.
Selain memastikan kualitas permukaan jalan, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi gangguan non-teknis.
Berdasarkan pemetaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat, terdapat puluhan titik rawan yang berpotensi memengaruhi kelancaran arus lalu lintas selama periode libur panjang.
Di wilayah kerja BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat, tercatat sebanyak 57 titik rawan banjir yang berisiko menyebabkan genangan pada badan jalan. Selain itu, terdapat 70 titik rawan longsor yang umumnya berada di ruas perbukitan dan lereng dengan kondisi tanah labil.
Pemerintah menyiapkan alat berat serta material darurat di lokasi-lokasi tersebut guna mempercepat penanganan apabila terjadi bencana.
Dari sisi kelancaran lalu lintas, terdapat 128 titik rawan kemacetan yang berpotensi mengalami kepadatan signifikan selama Nataru. Titik-titik ini umumnya berada di simpang besar, akses kawasan ekonomi, jalur wisata, serta ruas jalan yang mengalami penyempitan.
Sementara itu, sebanyak 51 titik rawan kecelakaan juga masuk dalam peta pengawasan, terutama pada ruas dengan tikungan tajam, turunan panjang, dan minim penerangan.
Kementerian PU menegaskan, seluruh data tersebut menjadi dasar penempatan personel, peralatan, dan material siaga di lapangan. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat kepolisian juga dilakukan untuk memastikan respons cepat apabila terjadi gangguan lalu lintas maupun bencana alam.
