Kebijakan Suaka AS Kembali Diperketat, Banyak Pemohon Berpotensi Dideportasi ke Negara Ketiga

EtIndonesia. Setelah kasus Guan Heng terjadi, banyak warga Tionghoa yang sedang menunggu proses suaka di Amerika Serikat merasa khawatir bahwa mereka juga akan menghadapi kemungkinan “dideportasi ke Uganda atau negara ketiga lainnya”. Siapa saja yang akan terdampak, dan bagaimana cara melindungi keselamatan diri?

Reporter NTD Li Jiayin menjelaskan bahwa saat ini, semua pemohon suaka yang masuk ke Amerika Serikat setelah 19 November 2019 memiliki kemungkinan untuk dikirim ke negara ketiga. 

Hal ini terutama didasarkan pada sebuah kebijakan yang dikeluarkan Presiden Donald Trump pada masa jabatan pertamanya, yang mengizinkan pemerintah AS mendeportasi “pemohon suaka yang menghadapi penganiayaan di negara asalnya” ke negara ketiga yang aman dan telah menandatangani perjanjian dengan AS, di mana mereka dapat mengajukan suaka.

Pada Juni lalu, Mahkamah Agung Amerika Serikat secara resmi memutuskan bahwa pemerintah federal dapat menerapkan kebijakan pemulangan ke negara ketiga.

Doktor hukum Zheng Cunzhu mengatakan:  “Setahu saya, dalam satu hingga dua minggu terakhir, hampir semua pemohon yang sedang menunggu wawancara atau menunggu sidang besar telah diminta untuk menutup kasus mereka.”

Zheng menekankan bahwa sejak 19 November 2019, semua orang yang masuk ke AS dan mengajukan suaka, serta belum berhasil menjalani wawancara suaka, berpotensi menghadapi deportasi.

Zheng menambahkan:  “Bahkan jika Anda masuk ke Amerika Serikat secara legal dengan visa AS, selama Anda mengajukan suaka dan kasus Anda masih menunggu atau sedang diproses di pengadilan, Anda tetap bisa terdampak oleh kebijakan ini.”

Namun secara prosedural, pemohon suaka tidak akan langsung dideportasi. Pengacara memiliki hak untuk mengajukan sanggahan dan banding.

Zheng menjelaskan:  “Selama masa banding, masih bisa diajukan permohonan penangguhan deportasi. Dalam kondisi seperti ini, dari saat permohonan suaka benar-benar dihentikan di pengadilan hingga pengadilan memutuskan bahwa banding terakhir gagal, prosesnya diperkirakan masih memakan waktu satu hingga dua tahun, bahkan bisa lebih lama.”

Selain itu, Uganda dalam beberapa tahun terakhir menjalin hubungan erat dengan Partai Komunis Tiongkok. Bagi banyak pemohon suaka asal Tiongkok, Uganda belum tentu merupakan negara ketiga yang aman.

Zheng menjelaskan:  “Uganda adalah mitra kerja sama Belt and Road Tiongkok. Kepolisian Tiongkok, bahkan militer Tiongkok, memiliki kerja sama yang erat dengan Uganda. Ada pula kasus-kasus yang membuktikan bahwa Uganda bersedia menangkap apa yang disebut ‘buronan’ Tiongkok dan mengirim mereka kembali ke Tiongkok. Pengacara dapat mengajukan keberatan semacam ini untuk mencoba meyakinkan hakim agar tetap melanjutkan pemeriksaan kasus Anda.”

Untuk menertibkan gelombang besar imigrasi ilegal pada masa pemerintahan sebelumnya serta berbagai masalah ekonomi dan kriminal yang menyertainya, pemerintahan Trump kini secara agresif memperketat kebijakan suaka. (Hui)