Pendiri 98 Resolution Network Haris Rusly Moti menilai pemerintahan Prabowo-Gibran telah optimal menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia pun mendukung penyampaian informasi ke publik terkait langkah yang dilakukan dalam penanganan bencana sejauh ini.
"Kami percaya pemerintah sedang memaksimalkan penyampaian informasi ke publik terkait tahap dan langkah yang sangat optimal yang sedang ditempuh dalam penanganan darurat bencana di Sumatera," kata Haris, Sabtu (20/12/2025).
"Oleh karena itu, kami mendorong dan mendukung otoritas komunikasi pemerintahan Prabowo untuk memaksimalkan perannya dalam menginformasikan setiap langkah dan tahapan penanganan darurat bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh," lanjutnya.
Haris menilai berkembangnya beragam disinformasi terkait penangan bencana di Sumatera karena pemerintah terlalu fokus dan memprioritaskan tahapan tanggap darurat hingga penyelamatan warga. Ia yakin pemerintah sudah mengerahkan sumber daya maksimal untuk dalam penanganan bencana.
"Petugas BNPB, prajurit TNI/ Polri, Pemda, berbagai Kementerian/Lembaga, serta relawan dari berbagai komunitas sosial yang sedang bertugas tanggap darurat di lapangan bukan konten kreator atau influencer. Mereka tidak jadikan jadikan bencana dan penderitaan rakyat yang terdampak bencana sebagai objek konten dan narasi medsos," ujar Haris.
"Kami mengapresiasi Pemerintahan Prabowo melalui sejumlah jajaran pemerintahannya telah menjawab beragam disinformasi dan misinformasi yang menyudutkan seakan pemerintah pusat tidak prioritaskan penanganan bencana Sumatera. Dalam hal ini Pemerintah telah menetapkan wilayah terdampak bencana sebagai prioritas nasional, dengan mengarahkan konsentrasi sumber daya secara maksimal guna mendukung tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana," imbuhnya.
Koordinator Warga Peduli Warga 98 Resolution Network Eli Salomo Sinaga menambahkan upaya pemerintah dalam penanganan bencana dilakukan sejak hari pertama bencana pada 26 November 2025. Ia menyebut pemerintah pusat telah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi tersebut.
Presiden pun telah mengerahkan lebih dari 50.000 personel TNI, Polri, Basarnas, serta relawan, dengan 26.000 personel di antaranya telah diterjunkan pada pekan pertama penanganan bencana. Serta, mengalokasikan anggaran Rp 60 triliun untuk penanganan darurat bencana di Sumatera, termasuk untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, seperti pembangunan hunian warga serta perbaikan infrastruktur.
"Hal ini menunjukkan keseriusan dan perhatian penuh Presiden terhadap upaya penanganan dan pemulihan pascabencana," ujar Eli.
Eli yakin pemerintah pun bersikap terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat dan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan. Dengan mengoptimalkan komunikasi dan informasi ke publik, agar mendapatkan informasi dari sumber yang kredibel.
"Melalui kegiatan Warga Peduli Warga ini, kami 98 Resolution Network mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung dan bersolidaritas dalam upaya penanganan darurat bencana hingga pemulihan pasca bencana. Kekompakan, semangat gotong royong, serta kesediaan untuk mengesampingkan ego kelompok dan ego sektoral menjadi kunci utama dalam penanggulangan bencana secara efektif," ucapnya.
(eva/idh)
