JAKARTA, FAJAR – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah dilakukan pemerintah pusat dalam skala nasional sejak hari pertama bencana, yakni 26 November 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Seskab menanggapi masih adanya perdebatan mengenai penetapan status bencana nasional.
“Masih ada pihak-pihak yang terus membahas status bencana nasional. Bencana ini terjadi di tiga provinsi dan semuanya terdampak. Sejak hari pertama, 26 November, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi ini,” ujar Teddy dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatera di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.
Teddy menjelaskan, pemerintah langsung memobilisasi seluruh kekuatan nasional usai bencana banjir bandang melanda. Lebih dari 50 ribu personel gabungan TNI, Polri, Basarnas, serta relawan dikerahkan ke wilayah terdampak.
“Pada pekan pertama saja, sekitar 26 ribu personel TNI AD sudah berada di lokasi bencana,” jelasnya.
Selain personel, pemerintah juga mengerahkan lebih dari 100 unit armada, termasuk kapal laut, pesawat, dan helikopter untuk distribusi logistik. Sekitar 1.000 unit alat berat dari Kementerian Pekerjaan Umum turut dikerahkan dari berbagai daerah untuk mendukung evakuasi dan pemulihan infrastruktur.
Seskab juga membantah anggapan anggaran penanganan bencana tidak dapat digunakan jika status bencana nasional belum ditetapkan.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menginstruksikan pengalokasian anggaran secara bertahap hingga Rp60 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, perbaikan fasilitas pemerintah daerah, hingga kantor kecamatan yang rusak akibat banjir dan longsor.
“Seluruh 52 bupati dan wali kota langsung diberikan dana tunai pada hari itu juga. Kalau ada kebutuhan lain, tinggal disampaikan, pasti diberikan. Bantuan dari berbagai sumber juga sudah masuk ke kabupaten-kabupaten terdampak,” kata Teddy.
Teddy mengakui pemulihan infrastruktur membutuhkan waktu karena banyak jalan dan jembatan yang putus. Namun, perbaikan dilakukan secara bertahap dan melibatkan banyak pihak.
“Jembatan bisa selesai dalam tujuh sampai sepuluh hari. Yang bekerja bukan satu dua orang, tapi semua unsur terlibat, termasuk warga setempat,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat di luar wilayah terdampak untuk turut mendukung penanganan bencana, khususnya dengan melaporkan jika ada kebutuhan logistik yang belum tersampaikan kepada TNI, Polri, Basarnas, dan BNPB. (*)
