Etindonesia. Belakangan ini, banyak warga Tionghoa melaporkan bahwa saat kembali ke Tiongkok dari Kanada dan negara lain, mereka menghadapi pemeriksaan “identitas ganda” di bea cukai Tiongkok. Petugas bea cukai langsung memulai prosedur penghapusan data kependudukan bagi mereka yang telah memperoleh kewarganegaraan asing namun masih mempertahankan hukou (registrasi rumah tangga) Tiongkok. Para analis menilai, langkah ini setidaknya melibatkan lima pertimbangan utama di baliknya.
Operasi Nasional Tanpa Masa TenggangPada 3 Desember, media daratan Tiongkok melaporkan bahwa seluruh pos bea cukai utama di seluruh negeri telah meluncurkan operasi khusus untuk membersihkan kewarganegaraan ganda. Berbeda dengan praktik sebelumnya yang lebih bersifat “peringatan”, operasi kali ini tidak menyediakan masa tenggang. Pemegang kewarganegaraan ganda akan langsung memicu peringatan sistem saat melewati imigrasi.
Sebagai contoh, di pos perbatasan Hengshui, Provinsi Hebei, seorang pria etnis Tionghoa berkewarganegaraan Kanada dicegat oleh polisi bea cukai sesaat setelah turun dari pesawat dan dilarang masuk ke Tiongkok.
Dalam kasus lain, seorang pria etnis Tionghoa bernama Sam, yang telah lama menetap di Melbourne, Australia, pada September tahun ini bersiap meninggalkan Tiongkok melalui Hangzhou. Ia dicegat di pos pemeriksaan perbatasan dan diminta pulang ke kampung halamannya untuk membatalkan hukou terlebih dahulu, jika tidak maka ia tidak diizinkan keluar negeri. Akibatnya, tiket pesawat Sam hangus, dan ia dikenai denda penahanan sebesar 500 yuan per hari. Saat mengantri di bandara, ia melihat penumpang keturunan Tionghoa lainnya juga dicegat karena alasan yang sama.
Lima Pertimbangan di Balik Pembersihan Kewarganegaraan GandaPenulis dan aktivis Tionghoa Kanada Sheng Xue menganalisis bahwa langkah PKT membersihkan kewarganegaraan ganda setidaknya didorong oleh lima pertimbangan.
Sheng Xue mengatakan: “Pertama, bagi PKT, identitas kewarganegaraan ganda berarti seseorang berada di bawah dua sistem nilai, dua sistem hukum, bahkan loyalitas kewarganegaraannya pun terbelah. Di mata PKT, orang seperti ini dianggap tidak dapat dipercaya.”
Menurut Sheng, logika kedua PKT adalah bahwa ketika rezim menghadapi tekanan, pengendalian terhadap penduduk harus semakin diperketat. Logika ketiga berkaitan dengan sistem otoritarianisme digital.
Sheng Xue menjelaskan: “Teknologi otoritarianisme digital PKT memiliki posisi penting di tingkat internasional. PKT juga harus mewujudkan kemampuan kontrolnya dalam praktik pemerintahan. Pembersihan kewarganegaraan ganda merupakan sinyal kepada dunia internasional bahwa rezim ini memiliki kemampuan dan tekad untuk menerapkan kecerdasan buatan dan pengendalian hingga ke setiap individu.”
Sheng menilai logika keempat adalah pemutusan hubungan ke luar negeri dan penutupan celah di dalam negeri.
Ia mengatakan: “Kelompok ini menikmati sumber daya PKT sekaligus perlindungan dunia bebas, dan dapat kapan saja menarik diri saat situasi berbahaya. Dalam logika PKT, hal ini tidak bisa diterima. Karena itu, pembersihan kewarganegaraan ganda juga berarti penutupan total, termasuk untuk persiapan mobilisasi masa perang, dengan pemeriksaan menyeluruh yang lebih terarah.”
Menurut Sheng, logika kelima adalah dengan mengikat semua orang secara erat ke dalam sistem kekuasaan PKT melalui identitas, hukou, keluarga, dan harta benda. Kebijakan ini juga memberikan dampak besar bagi pejabat PKT yang memiliki kewarganegaraan ganda.
Namun, salah satu pendiri Partai Demokrat Tiongkok, Zhu Yufu, berpendapat bahwa PKT pasti memiliki cara tersendiri dalam menangani para pejabatnya.
“Banyak pejabat tinggi, bahkan setingkat wakil negara atau menteri, diam-diam memiliki kewarganegaraan ganda. Sistem hukum Partai Komunis sangat sewenang-wenang. Segala kebijakan ditujukan untuk menjaga stabilitas kekuasaannya sendiri. Dari fenomena ini terlihat bahwa mereka bersiap menutup diri dari dunia luar; Revolusi Kebudayaan 2.0 akan dimulai di Tiongkok, dengan sikap anti-asing seperti dulu,” katanya.
Motif Ekonomi dan Persiapan PerangMantan pengacara Beijing dan cendekiawan independen Lai Jianping menilai bahwa pembersihan kewarganegaraan ganda juga memiliki motif ekonomi yang jelas.
“PKT saat ini menghadapi tekanan fiskal yang besar, dana pensiun sangat kekurangan, dan jumlah orang yang harus ditanggung semakin banyak. Untuk memangkas atau menghapus dana pensiun serta tunjangan sosial lainnya bagi warga berkewarganegaraan ganda, secara terus terang ini adalah perampasan harta mereka,” katanya.
Operasi pembersihan ini tidak hanya terbatas di bandara. Seorang perempuan yang lama tinggal di Shenyang dan telah menjadi warga negara Kanada juga didatangi polisi ke rumahnya untuk pemeriksaan, diminta membatalkan hukou Tiongkok, dan jaminan sosial serta tunjangan terkait akan disesuaikan.
Lai Jianping lebih lanjut menganalisis bahwa langkah ini juga mungkin berkaitan dengan persiapan perang.
“Jika PKT melancarkan perang agresi di Selat Taiwan atau Laut Cina Selatan, hal itu akan memicu reaksi keras dari komunitas internasional, dan akan muncul pertanyaan tentang loyalitas para pemegang kewarganegaraan ganda. PKT memaksa mereka untuk memilih pihak,” ujarnya.
Data Penindakan
Media daratan melaporkan bahwa sejak operasi dimulai, jumlah orang yang dicegat di pos-pos utama meningkat 300% secara bulanan. Di bandara-bandara utama, total 8.300 orang telah diperiksa, 1.200 orang ditolak masuk, dan 3.700 orang diberi tenggat 60 hari untuk membatalkan hukou. Di Shanghai dan Shenzhen saja, lebih dari 1.000 pendaftaran hukou telah dihapus. (Hui)
