FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Herry Haryanto Azumi menilai polemik yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berakar dari persoalan pengelolaan tambang. Karena itu, ia meminta agar izin pengelolaan tambang yang saat ini melibatkan NU dikembalikan sepenuhnya kepada pemerintah.
Menurut Herry, pengembalian izin tambang kepada negara merupakan langkah penting untuk memulihkan marwah dan wibawa para ulama NU di mata publik. Ia menilai keterlibatan NU dalam polemik tambang justru berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap organisasi keagamaan tersebut.
“Kita semua sepakat bahwa tambang harus kita kembalikan kepada sumbernya yaitu pemerintah, yaitu iziinnya kita kembalikan ke pemerintah agar kita bisa memulihkan kembali wibawa para ulama,” ucap Herry saat menggelar konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (21/12/2025).
Inisiator Gerakan Kebangkitan Baru NU itu mengungkapkan, dorongan untuk mengevaluasi pengelolaan tambang di NU juga datang dari para kiai sepuh. Ia mengaku menerima banyak pesan agar NU tidak terseret lebih jauh dalam persoalan yang dinilai sensitif dan berpotensi menimbulkan kegaduhan internal.
“Banyak sudah kyai menyampaikan tolong evaluasi tambang, tolong kembalikan tambang, saya kira ini poin yang baik bahwa kita keluarkan masalah dari Nahdlatul Ulama yaitu kembalikan tambang kepada pemerintah,” ujarnya.
Meski demikian, Herry tidak menutup kemungkinan NU kembali terlibat dalam pengelolaan tambang di masa mendatang. Namun, hal itu menurutnya harus dilakukan dengan kesiapan yang matang, baik dari sisi sumber daya manusia maupun skema bisnis yang jelas dan transparan.
“Bahwa nanti ada pembicaraan ulang setelah NU siap dengan model bisnisnya, setelah NU selesai dengan para investor nya, sehingga kita tidak terlibat dalam carut marut dengan sumber masalahnya tadi,” pungkasnya. (zak/fajar)
