FAJAR.CO.ID, KEDIRI — Upaya penyelesaian konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus dilakukan sejumlah pihak terutama tokoh dan kiai sepuh NU.
Para tokoh dan kiai sepih NU itu ingin agar masalah yang membelit internal PBNU saat ini cepat tuntas.
Salah satu langkah penyelesaian yang dilakukan adalah melalui Musyawarah Kubro Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Minggu (21/12).
Musyawarah tersebut mengusung tema “Meneguhkan Keutuhan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama” yang dihadiri oleh berbagai unsur struktural serta tokoh-tokoh penting NU.
Musyawarah Kubro ini diikuti oleh jajaran Mustasyar PBNU, Syuriyah PBNU, Tanfidziyah PBNU, badan otonom NU, Rais dan Ketua PCNU se-Indonesia, Rais dan Ketua PWNU se-Indonesia, serta para masyayikh dan pengasuh pondok pesantren.
Selain itu, Pesantren Lirboyo juga mengundang sejumlah tokoh dan sesepuh NU. Di antaranya Mustasyar PBNU, KH Nurul Huda Djazuli, KH Ma’ruf Amin, KH Said Aqil Siroj, serta para sesepuh Nahdlatul Ulama seperti, KH Umar Wahid dan KHR Moh Kholil As’ad Syamsul Arifin.
Dari Musyawarah Kubro tersebut, para peserta menyepakati sejumlah keputusan penting. Kesepakatan pertama adalah memohon kepada kedua belah pihak yang berselisih agar melakukan islah atau rekonsiliasi dalam batas waktu paling lambat tiga hari.
Islah tersebut dihitung sejak Minggu, 21 Desember 2025, pukul 12.00 WIB. Para peserta berharap upaya perdamaian dapat segera tercapai demi menjaga keutuhan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama.
“Kedua, jika tidak ditemukan kesepakatan untuk islah, maka kedua belah pihak menyerahkan mandat kepada Mustasyar untuk membentuk panitia Muktamar yang netral dengan batas waktu paling lama satu hari ke depan terhitung sejak batas akhir islah,” sebagaimana tertuang dalam hasil Musyawarah Kubro NU.
Kesepakatan ketiga menyebutkan, apabila opsi pertama dan kedua tidak terpenuhi, para peserta Musyawarah Kubro sepakat untuk mencabut mandat dan mengusulkan penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa (MLB).
Pelaksanaan MLB tersebut akan didasarkan pada kesepakatan Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Cabang (PC) NU yang hadir dalam Musyawarah Kubro.
“Adapun waktunya, paling lambat sebelum Rombongan Haji Indonesia kloter pertama diberangkatkan,” tegasnya.
Keputusan tersebut dibuat berdasarkan hasil Musyawarah Kubro Nahdlatul Ulama dan ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring. (fajar)
