Dalam Tiga Tahun, Israel Perluas Pemukiman di 69 Lokasi di Tepi Barat

FAJAR, YERUSALEM- Israel akan membangun 19 permukiman baru lagi di Tepi Barat. Situasi tersebut kian memperparah penyerobotan lahan warga Palestina yang dilakukan oleh sang Zionis.

Total permukiman Israel di wilayah Palestina yang disetujui kian bertambah. Dalam kurung tiga tahun terakhir sudah mencapai 69 lokasi.

Kementerian Keuangan Israel dalam sebuah pernyataan  dikutip AFP, Minggu, 21 Desember 2025, usulan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz untuk menetapkan serta meresmikan 19 permukiman baru di Yudea dan Samaria telah disetujui oleh kabinet.

Smotrich bersumpah akan terus menghambat pembentukan Negara Palestina dan memperluas pendudukan. Ia juga berdalih penyerobotan lahan dengan mengklaim tanah tersebut merupakan warisan leluhur Israel.

“Kami akan terus mengembangkan, membangun, dan menetap di tanah warisan leluhur kami, dengan keyakinan pada keadilan jalan yang kami tempuh,” kata Smotrich.

Israel terus melancarkan serangan terhadap Palestina meski telah sepakat gencatan senjata. Yang terbaru, enam tewas dan sejumlah orang lainnya luka-luka dalam serangan mematikan Israel terhadap sebuah tempat perlindungan di Gaza, Jumat 19 Desember 2025.

Sumber-sumber lokal mengatakan peluru tank Israel menghantam lantai dua sebuah sekolah yang diubah jadi tempat penampungan sementara warga Palestina.

Diberitakan Al Jazeera, saat serangan terjadi, puluhan warga Palestina sedang berkumpul untuk menghadiri sebuah pernikahan.
Serangan ini merupakan yang terbaru dari ratusan pelanggaran gencatan senjata Israel yang mulai berlaku sejak Oktober lalu.

Serangan ini juga terjadi kala utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff dan pejabat senior AS lainnya dijadwalkan untuk bertemu membahas fase dua gencatan senjata di Gaza.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengonfirmasi bahwa pembicaraan sedang berlangsung antara perwakilan Qatar, Mesir, dan Uni Emirat Arab.

Rubio menegaskan prioritas AS adalah menyelesaikan fase pertama kesepakatan gencatan senjata dengan membentuk komite teknokrat Palestina, mendirikan “Dewan Perdamaian”, dan mengerahkan pasukan internasional ke wilayah tersebut.

“Tidak ada yang berpendapat bahwa status quo akan berlanjut dalam jangka panjang atau diinginkan, dan itulah mengapa kami memiliki rasa urgensi untuk menyelesaikan fase pertama sepenuhnya,” kata Rubio. (*)