Gus Hilmi Firdausi: Dikritik Malah Dibilang Memperkeruh Suasana

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU), Gus Hilmi Firdausi, menyentil sikap pemerintah dalam merespons kritik publik terkait penanganan bencana banjir yang dianggap lamban.

Ia menegaskan, kritik yang disampaikan masyarakat justru dianggap tidak etis dan disebut sebagai upaya memperkeruh suasana.

Dikatakan Gus Hilmi, kritik tersebut lahir dari keprihatinan rakyat atas situasi di lapangan, bukan untuk memperburuk keadaan.

Baginya, wajar jika masyarakat mendesak pemerintah agar lebih serius dan meningkatkan status bencana demi mempercepat penanganan.

“Rakyat mengkritisi lambannya kerja pemerintah dalam menangani bencana dan minta status bencana ditingkatkan malah dibilang memperkeruh suasana,” ujar Gus Hilmi di X @hilmi28 (21/12/2025).

Gus Hilmi bilang, ketika ruang kritik dibatasi atau disalahartikan, masyarakat pada akhirnya hanya bisa bersandar pada kekuatan spiritual.

“Ya sudah, kami mengadu saja kepada sang Maha Pencipta, sang penggenggam segalanya,” tandasnya.

Lebih jauh, Gus Hilmi mengingatkan agar pemerintah tidak meremehkan suara dan doa masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung oleh bencana.

Ia menekankan bahwa doa orang-orang yang berada dalam kondisi terzalimi memiliki kekuatan moral dan spiritual yang besar.

“Jangan remehkan doa saudaraku, terutama doa orang-orang yang terdzhalimi,” kuncinya.

Sebelumnya, Founder Awak Media Indonesia (AMI) Group, Azzam Mujahid Izzulhaq, menguliti pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya terkait penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Seperti diketahui, Teddy menegaskan bahwa penanganan bencana telah dilakukan dalam skala nasional meski tanpa penetapan status bencana nasional.

Ia menyebut lebih dari 50 ribu personel telah dimobilisasi, disertai dukungan anggaran hingga Rp60 triliun dari APBN.

Menanggapi hal tersebut, Azzam menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah sejak hari pertama bencana terjadi pada 26 November 2025.

“Saya menghargai upaya pemerintah yang telah dilakukan sejak hari pertama bencana pada 26 November 2025, termasuk pengiriman alat berat, kapal, dan pesawat untuk pemulihan,” ujar Azzam di X @AzzamIzzulHaq (20/12/2025).

Meski demikian, Azzam mengaku perlu menyampaikan sejumlah masukan yang ia sebut sebagai bentuk kepedulian terhadap korban dan upaya pemulihan di lapangan.

“Namun, sebagai warga yang peduli, izinkan saya memberikan masukkan konstruktif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat terdampak,” lanjutnya.

Kata Azzam, usulan penetapan status bencana nasional seharusnya tidak dipersepsikan sebagai bentuk perlawanan atau kritik destruktif terhadap pemerintah.

“Pertama, usulan penetapan status bencana nasional jangan dianggap sebagai bentuk perlawanan atau kritik destruktif terhadap pemerintah,” ucapnya.

Ia menekankan, masukan tersebut justru lahir dari suara langsung warga, korban, serta relawan yang menyaksikan kondisi lapangan secara nyata.

“Sebaliknya, ini adalah masukkan langsung dari warga, korban, serta para relawan di lapangan yg melihat dampaknya secara nyata,” Azzam menuturkan.

Lebih jauh, ia menyebut penetapan status bencana nasional dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta membuka peluang bantuan internasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“Status tersebut bisa mempermudah koordinasi lintas sektor dan akses bantuan internasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanpa mengurangi apresiasi atas langkah-langkah yg sudah diambil,” jelasnya.

Masukan kedua yang disampaikan Azzam berkaitan dengan transparansi dan komunikasi publik.

Ia mendorong pemerintah menggelar konferensi pers harian langsung dari pusat komando penanggulangan bencana.

“Kedua, untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, saya sarankan pemerintah mengadakan konferensi pers harian langsung dari Pusat Komando Penanggulangan Bencana (di mana?),” imbuhnya.

Dalam konferensi tersebut, Azzam berharap pemerintah dapat menyampaikan perkembangan penanganan secara terbuka, termasuk wilayah yang telah tertangani dan daerah yang masih membutuhkan prioritas.

“Dalam konferensi tersebut, sampaikan update secara terbuka tentang apa yang telah dilakukan pemerintah, daerah mana yg sudah ditangani (seperti pembukaan akses darat ke Aceh Tamiang),” katanya.

“Dan daerah mana yg masih membutuhkan prioritas (misalnya, desa-desa terisolir di 12 kecamatan terdampak),” lanjut Azzam.

Selain itu, ia mengusulkan penyediaan hotline khusus yang mudah diakses masyarakat terdampak.

“Selain itu, siapkan nomor hotline khusus yang mudah diakses oleh semua masyarakat terdampak,” terang dia. (Muhsin/fajar)