Pantau - Pengamat komunikasi politik menilai sikap terbuka dan empatik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam penanganan bencana di Sumatera sebagai wujud kepemimpinan yang hadir dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.
Pengamat dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menyebut bahwa sikap Mendagri yang mengakui keterbatasan dan menyampaikan permohonan maaf mencerminkan empati dan kejujuran negara dalam situasi darurat.
"Dalam situasi kebencanaan, sikap terbuka dan jujur dari pemerintah justru penting untuk menghadirkan rasa kehadiran negara di tengah masyarakat," ujarnya.
Klarifikasi Soal Bantuan Malaysia dan Pentingnya Komunikasi TerkoordinasiSurokim juga menyoroti pernyataan Mendagri terkait bantuan dari Malaysia, yang dinilainya menunjukkan penghargaan terhadap solidaritas antarnegara.
Tito menyatakan tidak memiliki niat mengecilkan bantuan Malaysia dan tetap menghargai perhatian serta dukungan bagi korban bencana.
Ia menegaskan bahwa sejak awal pemerintah telah mengerahkan sumber daya nasional untuk menangani bencana di sejumlah wilayah di Sumatera, meskipun perhatian publik kerap tertuju pada bantuan internasional.
"Komunikasi publik yang terkoordinasi dan berempati menjadi kunci dalam situasi darurat karena masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi teknis, tetapi juga ketenangan dan kejelasan arah dari pemerintah," tambah Surokim.
Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing turut memberikan pandangan senada.
Menurutnya, pengelolaan komunikasi publik dalam penanganan bencana harus lebih terintegrasi dan responsif terhadap kondisi kebatinan masyarakat.
"Situasi kebencanaan membutuhkan komunikasi yang solid, satu suara dan berbasis empati," ungkap Emrus.
Ia mengingatkan bahwa komunikasi publik yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Pemerintah, menurut Emrus, dapat mengoptimalkan peran Badan Komunikasi dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mendukung komunikasi kebencanaan.
Ia juga menyarankan agar penyampaian informasi mengenai bantuan internasional disampaikan oleh kementerian yang berwenang di bidang hubungan luar negeri.
"Pembagian peran dan tugas komunikasi perlu ditegaskan agar setiap kementerian bekerja sesuai fungsi dan kewenangan," tegasnya.
Selain itu, Emrus mengusulkan penunjukan juru bicara khusus untuk penanganan bencana, agar alur informasi lebih terkoordinasi dan mendukung langkah pemerintah secara menyeluruh.
"Juru bicara nantinya akan menjelaskan perkembangan penanganan bencana kepada publik," tutupnya.
