FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu krisis lingkungan dan bencana ekologis kembali mengemuka seiring meningkatnya frekuensi bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. Dalam diskusi publik yang membahas bencana banjir dan kerusakan lingkungan di Sumatra, Iqbal Damanik, aktivis lingkungan dari Greenpeace Indonesia, menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dipahami sebagai kejadian alam semata.
Menurutnya, bencana yang terjadi merupakan hasil akumulasi dari krisis iklim global yang bertemu dengan kondisi ekologis lokal yang telah lama rusak akibat aktivitas manusia dan kebijakan pembangunan yang keliru.
Iqbal Damanik mengangkat isu ini karena melihat langsung dampak nyata kerusakan lingkungan terhadap masyarakat. Ia menilai bahwa deforestasi, pembukaan lahan berskala besar, serta tingginya emisi karbon telah melemahkan daya dukung alam, terutama di wilayah daerah aliran sungai.
Ketika cuaca ekstrem terjadi, kondisi tersebut memperbesar risiko bencana dan memperparah dampaknya bagi warga.
“Bencana ini bukan terjadi begitu saja. Ini adalah akumulasi dari anomali cuaca yang bertemu dengan kondisi ekologis yang sudah rusak akibat perilaku kita dan kebijakan pemerintah yang tinggi emisi, salah satunya deforestasi,” Iqbal.Damanik menyampaikan, dikutip pada Senin (22/12/2025).
Bencana ini terjadi di wilayah-wilayah yang secara ekologis sudah rapuh, seperti kawasan perbukitan dan hulu sungai, tempat hutan alami telah banyak ditebang dan digantikan oleh aktivitas pertambangan maupun perkebunan monokultur.
Iqbal menjelaskan bahwa kerusakan tersebut menghilangkan fungsi alam sebagai penyangga kehidupan. Ia menilai bahwa hutan alam yang rusak tidak lagi mampu menahan air hujan, sehingga limpasan air dengan mudah berubah menjadi banjir bandang yang menghancurkan permukiman warga.
Iqbal menuntut isu ini dibahas secara serius karena melihat adanya ketimpangan antara daya juang masyarakat dan tanggung jawab negara.
Ia mengakui bahwa warga terdampak bencana memiliki ketahanan luar biasa untuk bertahan hidup, namun ia menegaskan bahwa tidak semua situasi dapat dihadapi tanpa kehadiran negara.
Dalam pandangannya, negara memiliki kewajiban untuk hadir tidak hanya pada fase darurat, tetapi juga dalam pemulihan jangka panjang.
“Masyarakat punya daya juang yang luar biasa, tetapi ada situasi di mana mereka tidak bisa bangkit tanpa kehadiran negara. Yang dibutuhkan bukan hanya bantuan, tetapi kejelasan dan tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.
Isu ini menjadi semakin penting karena, menurut Iqbal, pola penanganan dan komunikasi pemerintah dalam situasi bencana sering kali tidak memberikan kepastian kepada masyarakat.
Pernyataan-pernyataan resmi yang menyebut kondisi “terkendali” justru menimbulkan kebingungan di tengah warga yang kehilangan rumah dan mata pencaharian.
Ia menilai bahwa masyarakat membutuhkan kejelasan tentang rencana pemulihan, relokasi, serta jaminan keberlanjutan hidup setelah bencana berlalu.
Melalui kritiknya, Iqbal Damanik ingin menegaskan bahwa penyelesaian masalah bencana tidak bisa dilepaskan dari pembenahan kebijakan lingkungan. Ia menilai bahwa tanpa menghentikan deforestasi dan menurunkan emisi, bencana serupa akan terus berulang dan semakin besar skalanya.
Bahkan, ia mengingatkan bahwa cita-cita pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai jika akar masalah krisis iklim diabaikan.
Ia menegaskan, “Kalau pemerintah tidak menyelesaikan akar masalah krisis iklim dan deforestasi, maka cita-cita pertumbuhan ekonomi hanya akan jadi slogan, bukan solusi.”
Dengan mengangkat isu ini, Iqbal Damanik berupaya mendorong perubahan cara pandang publik dan pemerintah terhadap bencana.
Ia ingin bencana tidak lagi dipahami sebagai musibah semata, melainkan sebagai peringatan serius bahwa arah pembangunan harus segera dibenahi demi keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. (*)
