Gus Dur dan Teladan Kekuasaan untuk Rakyat 

Enam belas tahun sudah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur wafat. Namun, sosoknya seakan masih hadir mendampingi Nahdliyin. Pemikiran, gagasan, dan keteladanan perjuangan Gus Dur terus dikenang dan menjadi teladan, terutama setiap kali muncul peristiwa besar yang mengguncang Tanah Air.

Alissa Wahid, putri pertama Gus Dur, menyebut sosok ayahnya selalu hadir dalam benak publik setiap kali para wakil rakyat bersikap arogan. Gus Dur juga dikenang saat penegak hukum bertindak sewenang-wenang. Nama Gus Dur kembali terlintas ketika berita tentang kelompok minoritas agama bermunculan.

Alissa bercerita, dirinya baru saja bertemu dengan Adetya Pramandira yang biasa disapa Dera, dan Fathul Munif. Dua aktivis muda dari Semarang, Jawa Tengah, itu selama ini dikenal konsisten membela petani yang lahannya terancam. Keberpihakan itu berujung pada kriminalisasi. Keduanya diamankan aparat kepolisian pada akhir Agustus 2025, dijerat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pasal penghasutan.

Munif ditahan di Rumah Tahanan Polrestabes Semarang, sementara Dera ditahan di Rutan Polda Jawa Tengah. Penangguhan penahanan akhirnya dikabulkan dengan alasan kemanusiaan, setelah ada pendampingan hukum dan dukungan publik, termasuk dari anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD.

”Syukurlah, hari ini Mbak Dera dan Mas Munif bisa kembali berada di tengah-tengah kita,” ujar Alissa, disambut tepuk tangan ratusan Nahdliyin (warga NU) pada acara Peringatan Haul Ke-16 Gus Dur: Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat yang digelar di kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta, Sabtu (20/12/2025) malam. Dera dan Munif hadir pada acara tersebut.

Hadir pula istri Gus Dur, Sinta Nuriyah; Ketua DPD Sultan B Najamudin; Menteri Agama Nasaruddin Umar; Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf; Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo; Pendeta Gomar Gultom; mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin; Mahfud MD; dan KH Ubaidullah Shodaqoh.

Alissa melanjutkan, kehadiran Dera dan Munif menjadi pengingat bahwa warisan Gus Dur bukanlah sekadar ingatan historis, melainkan sikap keberpihakan yang nyata. Dukungan publik, termasuk pendampingan Mahfud MD, menunjukkan pentingnya berdiri bersama mereka yang lemah meski harus berhadapan dengan risiko kekuasaan.

Dalam kesempatan itu, Alissa kembali mengingatkan dawuh ayahnya tentang peran NU. Gus Dur, katanya, selalu menegaskan bahwa para kiai dan nyai NU tidak memikirkan keselamatan diri sendiri, tetapi nasib bangsa. NU, menurut Gus Dur, harus menjaga bandul keseimbangan kekuasaan dan terus mengingatkan penguasa pada kaidah tasharruful imam ’ala ra’iyyah manutun bil maslahat bahwa kekuasaan hanya sah jika digunakan untuk kemaslahatan rakyat.

”Kekuatan NU ada pada tradisi warganya, yang selalu siap memberikan segalanya kepada negara,” ujar Alissa mengutip dawuh Gus Dur.

KH Ubaidullah Shodaqoh mengungkapkan bahwa dirinya termasuk pihak yang menandatangani penangguhan penahanan Dera dan Munif. Namun, ia menegaskan hal itu tidak perlu dibesar-besarkan. Bagi Ubaidullah, pembelaan terhadap aktivis yang mendampingi rakyat kecil merupakan bagian dari tanggung jawab kiai. ”Sudah sewajarnya itu,” ujarnya.

Ia menilai, keterlibatan kiai di ruang-ruang publik, termasuk turun ke sawah mendampingi petani, tidak semestinya dianggap aneh, apalagi sensasional. ”Tugas kiai bukan hanya di belakang meja ngaji atau di atas podium. Di mana pun ada persoalan umat, di situlah peran tokoh agama,” kata Ubaidullah.

Ubaidullah mengajak warga NU mengenang Gus Dur sebagai sosok panutan yang memiliki dasar moral, keberanian, dan keteladanan nyata. Menurut dia, setiap kali bangsa menghadapi masalah besar, para kiai memikul tanggung jawab untuk ikut bergerak.

”Karut-marut yang terjadi di umat sering kali bersumber dari kerusakan para pemimpin. Namun, kerusakan itu juga tidak lepas dari ketidakkonsistenan para ulama dan cendekiawan. Tanggung jawabnya besar, dan hisabnya bukan hanya di akhirat,” ujarnya.

Ketika negara gagal menjalankan fungsinya, baik dalam mengelola pemerintahan, menjaga keadilan, maupun melindungi rakyat, Ubaidullah menilai tanggung jawab moral itu kembali kepada para ulama. Jika pemerintah tidak mampu menegakkan musyawarah dalam praktik demokrasi, katanya, ulama harus ikut menegakkannya. Jika negara abai menjaga lingkungan atau melindungi warganya, maka ulama berkewajiban mengisi kekosongan tersebut. ”Itu tugas yang sangat berat,” ujarnya.

Gus Dur benar-benar menggunakan kekuasaan untuk kepentingan rakyat.

Ubaidullah menyadari, Gusdurian tidak mungkin sepenuhnya serupa dengan Gus Dur. Namun, ia berharap gerakan kolektif Gusdurian dapat membentuk kekuatan moral yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan di Indonesia. ”Itu harapan kami kepada Gusdurian. Semoga kita bisa menjalankan roda jamiyah ini sebagaimana dicontohkan Gus Dur. Saya yakin, jika NU baik, negara pun akan baik,” katanya.

Mahfud MD mengenang Gus Dur sebagai tokoh yang ikut membangun Indonesia dengan pijakan demokrasi. Pilihan itu, kata Mahfud, kerap dianggap aneh oleh sebagian orang. ”Ada yang bertanya, kok seorang tokoh Islam justru memilih demokrasi? Kenapa bukan negara teokrasi Islam atau khilafah Islamiyah?” ujarnya.

Menurut Mahfud, pertanyaan itu muncul karena banyak orang gagal memahami kedalaman pemikiran Gus Dur. Ia menegaskan, Gus Dur adalah sosok yang sangat genius, dengan tindakan dan gagasan yang selalu bertumpu pada kaidah-kaidah fikih. ”Gus Dur itu tokoh pesantren, tokoh NU. Tidak mungkin ia memilih sesuatu secara sembarangan,” kata Mahfud.

Pilihan Gus Dur terhadap demokrasi, lanjut Mahfud, memiliki dasar fikih yang kuat. Pertama, negara adalah keniscayaan. Tidak ada seorang pun yang hidup di luar negara. Karena itu, setiap orang pasti berpolitik. Negara sendiri merupakan organisasi politik tertinggi yang dimiliki sebuah bangsa. Dalam kerangka itu, negara hanyalah alat perjuangan, bukan tujuan.

Mahfud menjelaskan, dalam Islam, bentuk negara bukan hal yang baku. Sistem pemerintahan dapat beragam, sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan karakter suatu bangsa. Ia mencontohkan, dari 57 negara mayoritas Muslim di dunia, terdapat berbagai bentuk negara, mulai dari demokrasi, monarki, federal, kesatuan, hingga teokrasi. Perbedaan itu menunjukkan bahwa hukum tata negara dan hukum politik senantiasa berubah mengikuti waktu, tempat, dan budaya.

”Jiwa demokrasi itu ada pada musyawarah, kebersamaan, dan penghormatan pada pluralisme,” ujar Mahfud.

Dari sudut pandang fikih, Mahfud menilai demokrasi yang dipilih Gus Dur merupakan jalan dakwah sekaligus strategi membangun bangsa yang memiliki dasar kuat. Apa pun bentuk negaranya, yang terpenting adalah tujuan pokoknya, yakni kesejahteraan rakyat. Prinsip inilah yang, menurut Mahfud, selalu dipegang Gus Dur. ”Kewajiban pemimpin dan negara adalah menghadirkan kemaslahatan rakyat,” katanya.

Kemaslahatan itu, lanjut Mahfud, hanya mungkin diwujudkan melalui demokrasi, terutama bagi Indonesia yang sangat plural. Bangsa ini mengakui enam agama resmi, beragam aliran kepercayaan, memiliki lebih dari seribu suku, dan ratusan bahasa daerah. Dalam konteks itu, Gus Dur kerap menegaskan tiga prinsip utama, yaitu kebebasan (liberty), kesetaraan (equality), dan persaudaraan (fraternity).

Kebebasan artinya adalah setiap warga negara bebas untuk berpikir dan bermimpi. Namun, kebebasan harus dikawal oleh hukum dan keadilan agar tidak merusak. Karena itu diperlukan equality, yakni kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi. ”Tidak boleh orang yang memperjuangkan lingkungan hidup justru dipersekusi, didiskriminasi, atau ditakut-takuti,” ujar Mahfud.

Prinsip ketiga adalah persaudaraan. Persaudaraan melahirkan kebahagiaan bersama dan keadilan sosial. Dari sanalah kesejahteraan rakyat bermula. ”Itu fikihnya Gus Dur. Sederhana, tapi sangat konseptual,” kata Mahfud.

Sinta Nuriyah menambahkan, selama memimpin, Gus Dur benar-benar menggunakan kekuasaan untuk kepentingan rakyat. Bahkan sejak memimpin NU, Gus Dur telah memanfaatkan otoritasnya untuk membela mereka yang diperlakukan tidak adil, mulai dari kelompok minoritas hingga rakyat kecil yang hak-haknya dirampas secara sewenang-wenang.

Sebagai pemimpin yang berpihak kepada rakyat, Gus Dur kerap berhadapan dengan rezim pemerintahan yang otoriter dan represif. Sikap itu tetap ia pegang ketika menjabat Presiden RI selama 20 bulan.

Gus Dur, kata Sinta, menggunakan kewenangannya untuk membuka Istana seluas-luasnya bagi rakyat, memperjuangkan kesejahteraan pegawai negeri dan aparat negara melalui kenaikan gaji agar mereka dapat bekerja dengan jujur dan berorientasi pada pelayanan publik, serta mendorong pemberantasan korupsi dan kebijakan lain yang mengutamakan kepentingan rakyat.

”Dengan demikian, Gus Dur telah memberikan teladan kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ia menggunakan kekuasaan untuk rakyat meski harus rela kehilangan jabatannya sebagai Presiden RI,” ujar Sinta.

Menurut Sinta, Gus Dur sungguh-sungguh menjalankan prinsip bahwa setiap kebijakan pemimpin harus bertumpu pada kepentingan rakyat. Kaidah itu, katanya, selama ini menjadi pegangan Nahdliyin karena merupakan prinsip paling mendasar dalam kepemimpinan.

”Namun, dalam praktiknya, prinsip itu harus menghadapi kendala yang sangat besar. Apa pun yang dialami Gus Dur pada akhirnya menjadi refleksi berharga bagi rakyat Indonesia,” tuturnya.