Pemerintah Tak Tetapkan Bencana Sumatera Berstatus Nasional dan Enggan Terima Bantuan Asing, Celios: Jahat Sekali!

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Direktur Kebijakan Publik Celios, Dr Media Wahyudi Askar menyoroti penanganan bencana di Indonesia. Dia membeberkan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya Rp1,4 triliun.

Itu diungkapkan Wahyudi saat diskusi film “Tak Ada Makan Siang Gratis”. Berlangsung di VRTX Compound Space, Yogyakarta, Kamis 19 Desember 2025.

“BNPB itu budgetnya hanya sekitar Rp1,4 triliun,” kata Wahyudi dikutip dari Instagram WatchdoC Documentary.

Di sisi lain, dia mengungkap banyaknya bencana di Indonesia.

“Jumlah bencana di Indonesia itu 4.000 sampai 5.000 bencana. Jadi kalau dibagi per bencana itu hanya ada budger Rp200 juta,” ujarnya.

Belum lagi, kata Wahyudi, pemerintah daerah yang berperan banyak dalam tiap bencana. Seperti yang terjadi di Sumatera.

“Kacaunya lagi, ketika bencana terjadi, semua dibebankan ke daerah. Contoh misalkan Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Semua yang ada dilapangan itu di daerah, juga kita angkat topi pada relawan,” jelasnya.

Karenanya, dia menilai negara jahat. Pasalnya, enggan menetapkan bencana Sumatera berstatus nasional, di sisi lain tak mau menerima bantuan asing.

“Tapi negara ini jahat sekali. Karena didesak jadi bencana nasional juga tidak mau, bantuan dari asing juga tidak mau, terus pemerintahnya mau apa apa?” imbuhnya.

Dia juga menyentil pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah. Menurutnya itu menunjukkan tata kelola yang serampangan.

“Sekarang pemangkasan anggaran luar biasa. Jadi saya kira negara hari ini dikelola dengan serampangan, tata kelola fiskal yang buruk sekali, dan tak ada yang bisa menembus telinga Prabowo Subianto,” jelasnya.

Di titik, itu, dia mengatakan perlu ada orang yang bisa menyadarkan Prabowo.

“Nah, kita perlu orang yang bisa menembus Prabowo Subianto itu hari ini. Karena kita bicara ke media massa sekalipun, juga media bisa dikontrol sama pemerintah. Kita bicara ke menter, menteri pun tidak dihargai. Juga sebagian tidak kompeten,” ucapnya.

“Hanya ada sembilan persen profesional akademisi di sana. Sisanya pengusaha, partai politik yang ada di lingkar kekuasaan. Yang kita khawatirkan adalah, MBG ini diambil dari anggaran lain. Sesederhana itu,” tambahnya.
(Arya/Fajar)