Musyawarah besar warga Nahdlatul Ulama (NU) mendesak Pengurus Besar Nahdatul Ulama atau PBNU mengembalikan konsesi tambang yang sebelumnya diberikan pemerintah kepada NU. Desakan mengembalikan konsensi tambang ini untuk menjaga marwah dan independensi NU serta menghindari kemudaratan.
Sikap tersebut ditegaskan oleh para penggagas musyawarah besar warga NU yang digelar di kediaman Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan (Jaksel). Hal itu sejalan dengan hasil Muktamar ke-33 NU di Jombang pada tahun 2015 yang menegaskan keharaman praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mengancam kemaslahatan masyarakat.
Sebelumnya Putri Sulung Gus Dur Alisa Wahid juga menyebut konsesi tambang kini menjadi simpul konflik di pucuk kepemimpinan pengurus PBNU. Menurutnya, kebijakan itu bertolak belakang dengan teladan Gus Dur yang tidak pernah memberikan hak istimewa kepada NU.
Baca Juga :
#OnThisDay: 22 Desember Kongres Perempuan I 1928 Sejarah Penetapan Hari IbuJustru sebaliknya, Gus Dur menganjurkan RUU tetap mengontrol roda pemerintahan. Tanpa berpanjang kata untuk menjaga marwah dan independensi NU serta menghindari mafsadat konsesi tambang yang diberikan kepada NU agar dikembalikan lagi kepada negara," tutur penggagas mubes warga NU Maya Dina dikutip dari Metro Pagi Primetime, Metro TV, Senin, 22 Desember 2025.
Sikap ini sejalan dengan hasil muktamar ke-33 di Jombang pada tahun 2015 yang menegaskan keharaman praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mengancam kemaslahatan.
