Sekjen PKS Muhammad Kholid mengatakan pihaknya sedang mengkaji usulan Partai Golkar terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Kholid mengatakan saat ini yang harus dilakukan akan fokus terhadap penanganan bencana di Sumatera.
"Terkait pemilihan kepala daerah, kami sedang mengkaji mana yang terbaik bagi masa depan demokrasi kita. Mana yang lebih baik, apakah langsung atau tidak langsung," kata Kholid kepada wartawan, Senin (22/12/2025).
Kholid mengatakan pihaknya belum mengambil sikap final terkait skema pilkada. PKS, kata dia, masih membuka ruang dialog dan menerima berbagai masukan dari masyarakat luas sebelum menentukan posisi resmi.
"Kami juga menerima masukan dulu dari masyarakat, ormas, NGO, kampus, dan tentunya konstituen keluarga besar PKS. Ada waktunya nanti kami akan sampaikan secara resmi melalui Fraksi di DPR RI," ujarnya.
Lebih lanjut, terkait koalisi permanen yang juga diusulkan Partai Golkar, Kholid menilai pembahasan koalisi Pilpres 2029 masih terlalu jauh. Menurut dia, sebaiknya semua pihak saat ini fokus terhadap penanganan bencana di Sumatera.
"Terkait koalisi di Pilpres 2029 masih terlalu jauh untuk dibahas. Sekarang ini baiknya kita fokus membantu dan mendukung agar pemerintahan Presiden Prabowo sukses menjalankan roda pemerintahan hingga 2029 mendatang," ujarnya.
"Yang krusial dan mendesak: penanganan bencana Sumatera. Proses rehabilitasi, rekonstruksi dan membangkitkan ekonomi Sumatera menjadi isu besar yang penting untuk diprioritaskan," imbuh dia.
Sebelumnya, Partai Golkar telah merampungkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025. Muncul sejumlah poin yang disepakati, salah satunya terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD hingga pembentukan Koalisi Permanen.
"Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan," kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/12).
Pihaknya juga mengusulkan Pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Rapimnas Golkar juga merekomendasikan adanya perbaikan dalam Pemilu sistem proporsional terbuka di RI.
"Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," kata Bahlil.
(amw/lir)
