Komunitas Keamanan Nordik dan Pelajaran untuk Komunitas Keamanan ASEAN

Kawasan Nordik—yang terdiri dari negara-negara seperti Denmark, Norwergia, Swedia, Finlandia, dan Islandia—muncul sebagai contoh menarik dari apa yang disebut sebagai komunitas keamanan atau security community.

Konsep komunitas keamanan (security community) yang dikemukakan pertama kali oleh Karl W. Deutsch (1957)—yang memperlihatkan bagaimana negara-negara dapat bergerak melampaui persaingan tradisional menuju interaksi berbasis kepercayaan.

Lalu, Emanuel Adler dan Michael Barnett (1998) dengan konsep regionalisme—yang mengutamakan pendekatan teori konstruktivisme—memandang jika regionalisme bukan sekadar integrasi ekonomi atau aliansi militer, melainkan juga tentang identitas, norma, dan institusi regional yang memperkuat perilaku antarnegara anggota.

Pada kawasan Nordik ini, identitas bersamanya didasari pada warisan politik, sosial, dan ekonomi yang serupa di antara negara Nordik yang semuanya menganut demokrasi parlementer yang stabil, sistem kesejahteraan sosial, budaya egalitarian, dan tingkat kepercayaan sosial yang tinggi.

Pilar utama yang ada di Nordic Security Community adalah pembentukan rasa kebersamaan yang mengikat negara-negara tersebut dalam sebuah norma kolektif anti perang. Nilai-nilai seperti demokrasi, keadilan sosial, dan keterbukaan memperkuat hubungan antarnegara, serta menghadirkan ruang atau media untuk solidaritas dan pengelolaan risiko keamanan bersama.

Hal ini dapat memberikan landasan kuat bagi komunitas keamanan untuk bertahan dalam ketegangan politik global. Ditambah, kepercayaan sosial yang tinggi di masyarakat Nordik turut menambah dimensi keamanan yang lebih dalam daripada hanya sekadar kapabilitas militer.

Tingkat kepercayaan ini penting karena masyarakat percaya satu sama lain dan institusi publik, sehingga meminimalkan konflik internal, meningkatkan koherensi sosial, dan memperkuat stabilitas domestik yang secara kolektif memperkuat keamanan kawasan secara struktural.

Ditambah lagi, dengan kepercayaan sosial tinggi, ancaman terhadap keamanan bisa dikelola lebih efektif secara non-militer, misalnya kesiapsiagaan masyarakat, respons kolektif terhadap krisis, keamanan siber, dan kerja sama warga negara.

Selain itu, institusional Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) memiliki peran yang baik dalam memperkuat koordinasi politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan tanpa mengganggu prinsip dasar non-konfrontasi antar-anggotanya.

Kemudian, Nordic Council merupakan badan antarparlemen yang dibentuk di tahun 1952 sebagai wadah kerja sama politik dan sosial bagi Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, serta Swedia. Dewan ini memungkinkan adanya interaksi legislatif serta dialog politik, yang menjadi fondasi pengembangan nilai dan norma bersama untuk memperkuat komunitas keamanan.

Institusionalisasi ini membantu menginternalisasi nilai dan norma yang sudah dibangun di level masyarakat dan politik, sehingga komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas dapat diartikulasikan ke dalam kebijakan nyata.

Meskipun komunitas keamanan yang ada di Nordik dipahami sebagai entitas pluralistik yang stabil dan mampu untuk mengelola konflik lewat norma dan identitas bersama, pada realitanya dapat mengalami gangguan selama pandemi Covid-19 dan memicu proses securitization yang merupakan framing isu sebagai ancaman keamanan yang perlu tindakan luar biasa.

Pandemi dapat menyebabkan munculnya nasionalisme dan tindakan proteksionis yang menggeser semangat regionalisme. Ini mengindikasikan bahwa komunitas keamanan tidaklah monolitik atau homogen, tetapi rentan terhadap stress sosial dan politik dari ancaman yang tidak terduga.

Dengan kata lain, stabilitas komunitas keamanan bergantung pada kemampuan regulasi dan manajemen isu yang adaptif agar bisa mengakomodasi respons nasional tanpa memperkeruh ketegangan.

Pada 2022, invasi Rusia ke Ukraina memberikan bukti harus adanya respons adaptif. Hal itu tecermin dari bergabungnya Finlandia dan Swedia ke NATO dan pernyataan bersama negara-negara Nordik mengenai pertahanan yang menegaskan kembali identitas komunitas keamanan.

Ini memperlihatkan kemampuan komunitas untuk merevitalisasi kepercayaan dan kerja sama di tengah krisis geopolitik besar. Hal ini mengonfirmasi bahwa komunitas keamanan adalah proses yang terbuka dan dinamis di mana norma dan identitas dapat teruji, direkontruksi, dan diperkuat kembali saat menghadapi ancaman eksistensial yang nyata.

Peristiwa Covid-19 menunjukkan bagaimana ancaman non-militer dapat menggoyahkan toleransi kolektif dan memperlihatkan potensi konflik nilai antara nasionalisme dan regionalisme. Akan tetapi, respons kolektif terhadap invasi Rusia menguatkan argumen bahwa komunitas keamanan ini tetap mampu merespons ancaman yang eksis.

Dengan kata lain, solidaritas berbasis nilai harus diiringi oleh pragmatisme dalam merespons kondisi nyata, sehingga regionalisme dapat bertahan di tengah ketidakpastian geopolitik.

Pada kawasan ASEAN, hal ini memiliki perbedaan yang jauh, seperti perbedaan prinsip dasarnya di mana Nordic Security Community bertumpu pada nilai kolektif yang kuat, yang mencakup trust, transparency, dan shared values yang sudah lama tertanam dalam struktur sosial serta politik negara-negara Nordik. Sehingga memungkinkan untuk terciptanya mekanisme koordinasi yang mendalam dan responsif untuk menghadapi krisis.

Berbeda halnya dengan ASEAN yang mengembangkan regionalismenya berdasarkan prinsip non-interference dan konsensus yang longgar. Kerangka ini memang menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan nasional dan menghindari intervensi dalam urusan domestik satu sama lain.

Akan tetapi, hal ini juga menghambat integrasi keamanan yang lebih dalam dan bertindak sebagai penghalang dalam menghadapi ancaman bersama yang serius, seperti konflik maritim di Laut China Selatan dan masalah non-tradisional, seperti terorisme dan kejahatan lintas negara.

Ini juga diperparah dengan perbedaan sistem politik, tingkat pembangunan, dan kurangnya identitas kolektif yang kuat, sehingga mempersulit ASEAN menjadi komunitas keamanan yang solid (Acharya 2009). Lalu, aspek institusi dan mekanisme operasional di kedua kawasan sangatlah berbeda.

Nordic Security Community didukung oleh institusi kuat seperti Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) yang tidak hanya menetapkan norma bersama, tetapi juga memberikan mekanisme konkret untuk pelatihan militer bersama, interoperabilitas, dan pengembangan kapabilitas kolektif.

Lain halnya dengan ASEAN yang mengandalkan forum-forum diskusi yang sifatnya lebih deklaratif dan informal, seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Meskipun ada rencana strategis—seperti ASEAN Political Security Community Blueprint—implementasinya masih terbatas dengan pengambilan keputusan berbasis konsensus, yang sering menghalangi langkah-langkah cepat dan tegas dalam menanggulangi ancaman.

Kelemahan ini terlihat dengan bagaimana ASEAN masih kesulitan mengelola konflik internal dan krisis kemanusiaan, seperti kasus rohingnya hingga konflik Thailand-Kamboja.

Khususnya pada konflik terkini antara Thailand-Kamboja. Meskipun ASEAN sempat dianggap berhasil dalam menghasilkan gencatan senjata, hasil gencatan itu perlu kehadiran pihak eksternal, yaitu Amerika Serikat hingga Tiongkok.

Pada intinya, Model Nordik menawarkan pelajaran bahwa komunitas keamanan memerlukan integrasi nilai atau identitas bersama, struktur institusional, dan adaptif dalam menghadapi ancaman. Sementara ASEAN menunjukkan bahwa tanpa hal tersebut, regionalisme mudah terhambat oleh kepentingan nasional.