Pemerintah terus berupaya melakukan pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi para korban terdampak.
Komitmen tersebut ditandai dengan rangkaian peletakan batu pertama yang dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Yayasan Buddha Tzu Chi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu (21/12).
Sebanyak 2.603 unit hunian tetap siap dibangun pada tahap awal dan mulai dilaksanakan bulan ini meski masih dalam fase tanggap darurat.
Pembangunan hunian tetap ini merupakan bagian dari program pemulihan pascabencana yang dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta melibatkan dukungan lintas kementerian dan lembaga.
Maruarar menegaskan langkah ini merupakan amanah langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai wujud kehadiran negara bagi rakyat yang terdampak bencana.
“Doakan kami, hari ini kita mulai pembangunan hunian tetap di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan juga sudah di Tapanuli Selatan. Ke depan, kita juga akan mulai pembangunan hunian tetap untuk saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Barat. Sesuai arahan Presiden, semua unsur negara harus hadir dan bekerja kompak,” ujar Maruarar Sirait, Senin (22/12).
Di Kota Sibolga, pembangunan hunian tetap bagi korban banjir juga resmi dimulai setelah pemerintah kota dan DPRD setempat sepakat menghibahkan lahan untuk kepentingan masyarakat.
“Terima kasih kepada Wali Kota dan DPRD yang bergerak cepat. Hari ini kita mulai pembangunan hunian tetap, bukan hunian sementara. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo, bekerja cepat dan nyata untuk rakyat,” kata Maruarar.
Lokasi dan jumlah pembangunan hunian tetap yang telah dimulai meliputi: Kabupaten Tapanuli Tengah dengan 118 unit hunian tetap. Kota Sibolga sebanyak 200 unit hunian tetap, dan Kabupaten Tapanuli Utara 103 unit hunian tetap.
Selain tiga kota tersebut, wilayah Tapanuli Selatan juga memulai pembangunan huntap, hanya saja mengenai berapa unit yang akan dibangun masih menunggu pendataan dari pemerintah daerah setempat.
Maruarar juga meminta dukungan seluruh pihak, termasuk PLN, BNPB, dan pemerintah daerah, agar penyediaan infrastruktur dasar, sertifikat tanah, serta tata kelola pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga hunian segera dapat dihuni masyarakat.
