jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut perlu kajian mendalam mewujudkan wacana pilkada melalui DPRD dari sebelumnya pemilihan secara langsung.
Hal demikian dikatakan Said demi menyikapi usul Golkar yang ingin pelaksanaan pilkada melalui mekanisme di DPRD.
BACA JUGA: Golkar Usul Pilkada Melalui DPRD, PKS Belum Bersikap, Mau Kaji Lebih Dahulu
"Jangan sampai kita membuat kebijakan berdasarkan selera politik sesaat," kata Said melalui layanan pesan, Senin (22/12).
Ketua Banggar DPR RI itu mengatakan kajian mendalam menjadi penting dibuat agar kebijakan yang dibuat menjawab akar masalah dan aspirasi publik.
BACA JUGA: Rapimnas Golkar Usul Pilkada Melalui DPRD, Elite PKB: Ini Ide Cak Imin
Said menyadari pilkada secara langsung seperti dilakukan saat ini menghadirkan sejumlah masalah.
Semisal, ongkos tinggi dikeluarkan kandidat.
BACA JUGA: Rizki Faisal Sebut Arahan Bahlil di Rapimnas Tegaskan Golkar Partai Egaliter
Namun, dia mengatakan masalah ongkos tinggi dalam pelaksanaan pilkada tidak serta merta diselesaikan melalui pemilihan lewat DPRD.
"Itu jumping conlucsion," ujar Said.
Pria kelahiran Jawa Timur (Jatim) itu menuturkan esensi pilkada langsung sebenarnya menghadirkan pemimpin yang diinginkan rakyat.
Menurut Said, aspirasi rakyat dalam mencari pemimpin daerah bisa terbengkokkan ketika pilkada dilaksanakan melalui DPRD.
"Langkah ini bisa membengkokkan aspirasi rakyat di daerah, karena bisa jadi antara kepentingan DPRD dengan rakyat atas figur kepala daerah bisa berbeda," katanya.
Said menuturkan upaya mengatasi ongkos pilkada langsung yang mahal sebenarnya dengan merevisi UU Pilkada, yakni memperkuat penegakkan hukum atas politik uang.
"Kita berbusa-busa menyampaikan biaya pilkada langsung mahal, tetapi kita tidak membenahi sistem penegakkan hukumnya," ujatnya.
Said mengusulkan ke depan perlu dilakukan pembenahan sistem hukum dalam bidang kepemiluan yang didominasi politik uang.
Negara, ujar Said, perlu memperkuat Bawaslu sebagai pengawas pemilu.
Termasuk, membentuk penyidik independen dan melibatkan KPK menangani politik uang.
"Pada saat yang sama perlu ada peradilan ad hoc khusus untuk penanganan politik uang di setiap daerah," ujar dia.
Selanjutnya, kata Said, negara perlu mengedukasi masyarakat bahwa menerima politik uang ialah pidana, merusak demokrasi, dan menghambat peluang daerah memperoleh pemimpin berintegritas serta jujur.
"Oleh sebab itu, semua pihak, penyelanggara pemilu, perguruan tinggi, organisasi dan tokoh tokoh sosial perlu menggeolarakan voter education, mendidik pemilih cerdas," ujarnya.
Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan pelaksanaan pilkada melalui DPRD setelah parpol berkelir kuning itu menggelar Rapimans 2025.
Selain pemilihan tak langsung, Golkar dalam Rapimnas juga mengusulkan pembentukan koalisi permanen demi menjaga stabilitas pemerintahan. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Astaga, Ijeck Dipecat dari Ketua DPD Golkar Saat Sibuk Menangani Bencana
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Aristo Setiawan
