Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah didorong untuk mengambil alih pengelolaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Langkah ini dinilai krusial untuk meringankan beban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini menanggung biaya konstruksi dan operasional yang sangat besar.
Pengambilalihan oleh pemerintah dipandang sebagai solusi struktural atas persoalan pendanaan proyek yang sejak awal dibebankan kepada BUMN. Dengan keterlibatan negara secara langsung, risiko keuangan dinilai dapat lebih terkendali, struktur pendanaan menjadi lebih sehat, dan operasional kereta cepat berjalan lebih efisien tanpa terus menekan kinerja keuangan BUMN.
Saat ini, operasional Kereta Cepat Whoosh dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Toto Pranoto, menilai pengambilalihan beban Kereta Cepat dari KCIC oleh pemerintah sebagai langkah yang tepat dan rasional.
Skema tersebut menempatkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI hanya sebagai operator layanan kereta api, sementara tanggung jawab atas pembangunan dan kepemilikan prasarana berada di tangan negara. Pola ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang secara tegas memisahkan peran penyelenggara infrastruktur dan operator.
"Saya kira sudah benar kalau akhirnya pemerintah mengambil alih beban infrastruktur dari KCIC. Jadi KAI bertindak sebagai operator kereta api. Ini sudah sesuai Undang-Undang Kereta Api Nomor 23 Tahun 2007, " ujar Toto dalam keterangan resmi, Selasa (23/12/2025).
Dengan pengaturan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dimanfaatkan sebagai penyertaan modal negara kepada BUMN atau lembaga baru yang ditunjuk khusus sebagai penyelenggara infrastruktur perkeretaapian, termasuk kereta cepat. Kehadiran entitas ini memungkinkan pembiayaan infrastruktur dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, tanpa membebani operator maupun BUMN lain yang selama ini tertekan oleh besarnya biaya konstruksi.
Dalam jangka panjang, lembaga penyelenggara infrastruktur tersebut juga memiliki sumber pendapatan yang jelas, yakni dari tariff access charge yang dibebankan kepada operator kereta api yang menggunakan prasarana.
"Jadi uang APBN bisa dipakai sebagai modal BUMN atau lembaga baru yang ditunjuk sebagai penyelenggara infrastruktur kereta api. Dalam jangka panjang, entitas ini bisa memperoleh pendapatan dari tariff access charge yang dibebankan kepada operator," kata Toto.
Menurut dia, skema tersebut lazim diterapkan dalam pengelolaan perkeretaapian modern karena menciptakan kepastian pendapatan bagi pengelola infrastruktur sekaligus menjaga kelayakan bisnis operator. Melalui pola ini, sebagian biaya pembangunan prasarana Whoosh yang selama ini menjadi tanggungan kontraktor karya berpeluang mulai dibayar secara bertahap.
"Dengan pola ini, sebagian biaya infrastruktur pembangunan prasarana Whoosh yang ditanggung oleh kontraktor karya kemungkinan mulai bisa dibayar," ujar Toto.
Posisi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menjadi yang paling rumit dan rentan di antara BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat. WIKA memegang dua peran sekaligus, yakni sebagai investor di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan sebagai satu-satunya kontraktor lokal dalam Konsorsium Kereta Cepat atau High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC) bersama enam kontraktor asal China.
Sebagai investor, WIKA menanamkan modal sekitar Rp 6,1 triliun dalam proyek tersebut. Nilai investasi itu kini berbalik menjadi kerugian yang membebani kinerja keuangan perusahaan. Kerugian operasional kereta cepat yang terus terjadi sejak dua tahun terakhir secara otomatis tercermin dalam laporan keuangan WIKA setiap triwulan dan akhir tahun.
Memasuki 2025, tekanan terhadap WIKA semakin berat seiring pemangkasan anggaran infrastruktur pemerintah yang berdampak pada penurunan volume proyek dan pendapatan perseroan. Kondisi tersebut diperburuk oleh kenaikan beban bunga utang yang jatuh tempo pada September 2024 dan kembali meningkat pada September 2025, di tengah kondisi keuangan perusahaan yang sedang melemah.
Tekanan arus kas dan kewajiban bunga yang membesar membuat ruang manuver keuangan WIKA semakin terbatas. Dalam konteks tersebut, opsi restrukturisasi lanjutan melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU), termasuk penyesuaian nilai kupon, dinilai menjadi langkah paling ideal untuk menjaga kesehatan keuangan perseroan.
Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Reza Priyambada, mengatakan WIKA saat ini memang menghadapi persoalan yang cukup pelik, terutama terkait kewajiban penyelesaian utang di tengah tuntutan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang telah masuk ke dalam pipeline perusahaan. Adanya restrukturisasi keuangan tentu diperlukan agar ke depan masalah tersebut tidak semakin memberatkan kondisi keuangan WIKA, sembari perseroan mencari peluang perolehan kontrak proyek-proyek baru.
Namun, dia menekankan bahwa rencana aksi korporasi tersebut perlu disampaikan secara terbuka melalui forum RUPO maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), agar pemegang saham dan obligasi mengetahui arah kebijakan WIKA dalam mengatasi persoalan keuangan yang dihadapi.
"Untuk menjalankan aksi korporasinya tersebut WIKA perlu untuk menyampaikannya dalam RUPO maupun RUPS sehingga para pemegang saham maupun obligasi dapat mengetahui rencana WIKA ke depan untuk mengatasi problem keuangan yang sedang mereka hadapi," ucap Reza.
Ia optimistis manajemen WIKA akan mencari solusi terbaik dan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kinerja keuangan dan operasional perseroan, sehingga menghasilkan win-win solution bagi perusahaan maupun seluruh pemangku kepentingan.
"Tentunya manajemen WIKA akan mencari solusi terbaik dan komitmennya untuk memperbaiki keuangan dan operasional mereka sehingga menjadi win-win solution baik dari sisi WIKA nya maupun para pemangku kepentingan," paparnya.
(rah/rah)
