FAJAR, MAKASSAR — Legislator DPRD Sulbar, Syamsul Samad resmi meraih gelar doktor dari Program Doktor Studi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (Unhas).
Ia berhasil mempertahankan disertasinya berjudul “Kapasitas Kebijakan dalam Pengentasan Kemiskinan di Sulawesi Barat” dengan predikat sangat memuaskan, setelah menempuh studi lebih dari tiga tahun. Ujian Akhir Disertasinya di Ruang Rapat 109 Pascasarjana Unhas, Selasa, 23 Desember 2025.
Dalam disertasinya, Syamsul menyoroti kondisi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat yang masih fluktuatif dan relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional, dengan mayoritas penduduk miskin berada di wilayah perdesaan. Penelitian ini secara khusus mengkaji peran DPRD Sulawesi Barat dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terkait kebijakan pengentasan kemiskinan.
Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan, wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen kebijakan, Syamsul menemukan bahwa kapasitas kebijakan DPRD Sulbar masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Di antaranya alokasi anggaran yang belum optimal, kualitas sumber daya manusia, lemahnya dukungan teknis kelembagaan, serta orientasi politik yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat miskin.
Ia juga menilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemangku kepentingan belum terintegrasi secara utuh. Akibatnya, kebijakan pengentasan kemiskinan masih cenderung bersifat top-down dan kurang sesuai dengan karakteristik lokal Sulawesi Barat.
“Harus ada pengembangan skill dan terobosan kebijakan. Jangan hanya rutin dan administratif, tapi benar-benar fokus pada pengentasan kemiskinan,” tegas politikus Demokrat Sulbar ini.
Sidang promosi doktor tersebut dipimpin Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Unhas, Prof. Baharuddin, ST., M.Arch., Ph.D. Promotor dalam penelitian ini adalah Prof. Dr. Alwi, M.Si., dengan ko-promotor Prof. Dr. Nursini, S.E., M.A. dan Dr. Sultan Suhab, S.E., M.S.
Tim penguji terdiri atas Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S., Prof. Dr. Muhammad Yunus, M.A., Dr. Ariady Arsal, S.P., M.Si., serta Dr. Novayanti Sopia Rukmana S., S.Sos., M.Si.
Melalui disertasinya, Ketua KONI Sulbar ini menegaskan bahwa kapasitas kebijakan DPRD menjadi faktor kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan. Ia merekomendasikan reformasi kebijakan secara komprehensif serta penerapan model pembangunan berbasis bottom-up yang sesuai dengan karakteristik lokal Sulawesi Barat. (*/)
