FAJAR, MAKASSAR — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membuka secara resmi Seminar Edukasi dan Pelantikan Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Mahoni Hall Hotel Claro, Makassar, Selasa, 23 Desember 2025.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat peran legislator perempuan dalam merespons isu-isu krusial pembangunan daerah, khususnya perlindungan perempuan dan anak, stunting, serta ketahanan keluarga.
Seminar edukasi tersebut mengusung tema “Pengasuhan Positif bagi Perempuan Anggota Legislatif”, sebagai bagian dari upaya membangun perspektif kebijakan yang lebih sensitif gender dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga di tengah tantangan era digital.
Fatmawati Rusdi menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis sebagai pilar kemajuan bangsa, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam ruang pengambilan kebijakan publik.
“Saya selalu merasa mendapatkan booster ketika berada di lingkungan perempuan. Saya berkomitmen untuk terus mendukung perempuan agar saling menguatkan. Perempuan adalah pilar kemajuan bangsa,” ujar Fatmawati.
Ia menyampaikan bahwa meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Sulawesi Selatan merupakan modal penting untuk melahirkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu perempuan dan anak.
Fatmawati menyoroti kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Selatan yang masih memprihatinkan.
Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Sulawesi Selatan, hingga November 2025 tercatat 283 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani.
Dari jumlah tersebut, korban didominasi oleh perempuan sebanyak 130 orang, anak perempuan 120 orang, dan anak laki-laki 32 orang, yang menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan masih menjadi kelompok paling rentan.
“Angka ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar persoalan sosial, tetapi juga persoalan pembangunan dan masa depan generasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan besar lainnya adalah persoalan kesehatan ibu dan anak.
Berdasarkan data RPJMD Sulsel 2025–2029, angka kematian ibu (AKI) Sulawesi Selatan pada tahun 2024 tercatat 134 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh dari target global SDGs di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada 2030.
“Angka ini menunjukkan bahwa kehamilan dan persalinan masih memiliki risiko serius, terutama di wilayah desa dan daerah dengan akses layanan kesehatan terbatas. Ini harus menjadi concern utama kita bersama,” ujarnya.
Selain itu, prevalensi stunting balita Sulawesi Selatan tahun 2024 berada pada angka 23,3 persen, masih di atas rata-rata nasional. Meski Sulsel telah meraih berbagai penghargaan nasional, Fatmawati menegaskan pemerintah provinsi tidak boleh berpuas diri.
“Kita tidak bisa jumawa dengan penghargaan. Angka stunting kita masih di atas nasional,” sebutnya. Oleh karena itu Pemprov Sulsel telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp65 miliar untuk percepatan penanganan stunting, dan ini membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat dari legislatif.
Ia menambahkan, rasio kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Selatan tahun 2024 tercatat 21,33 per 100.000 perempuan, dan diyakini lebih besar karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.
“Saya yakin, ketika saya berdiri bersama para legislator perempuan, kita bisa menyelesaikan pekerjaan rumah ini bersama. Isu perempuan dan anak adalah isu pembangunan daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, menyatakan komitmen DPRD Sulsel untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong agenda pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender.
“Insya Allah kami di DPRD Sulsel akan mendukung penuh kerja-kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Seminar edukasi ini menghadirkan pemateri dari berbagai latar belakang, salah satunya psikolog Okky Asokawati, S.Psi., M.Psi. Kegiatan ini juga menjadi ruang refleksi bagi perempuan anggota legislatif untuk memperkuat perannya, tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam membangun keluarga yang sehat, aman, dan berdaya. (uca)
