Pilkada Melalui DPRD Dianggap Tak Menjawab Persoalan Politik Uang saat Pemilihan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyebut wacana pilkada melalui DPRD perlu ditolak, karena tidak menjawab isu politik uang hingga biaya mahal penyelenggara dan peserta.

Ray menuturkan politik uang secara faktual sebenarnya tidak hanya terjadi di pilkada, melainkan dalam pileg dan pilpres.

BACA JUGA: Setuju Pilkada Tak Langsung, PAN Pasang Dua Syarat

"Jika politik uang marak di semua pemilihan, tidak relevan menjadikan praktik ini dengan mengubah sistem pilkada langsung," ujar dia kepada awak media, Selasa (23/12).

Menurut Ray, sistem bukan hal yang salah dan perlu diubah ketika semua kontestasi politik di beberapa tingkatan memakai politik uang.

BACA JUGA: PAN Setuju Pilkada Tidak Langsung dengan Catatan Begini

"Masalahnya bukan lagi pada sistem, tetapi sudah pada budaya politik Indonesia," kata aktivis prodemokrasi itu.

Toh, Ray mempertanyakan urgensi mengubah pelaksaan pilkada dari langsung ke DPRD ketika politik uang ada di semua tingkat pemilihan.

BACA JUGA: Golkar Usul Pilkada Melalui DPRD, Legislator PDIP: Kami Masih Mengkaji Pilihan Terbaik

"Mengapa hanya pilkada yang diubah. Semestinya bukankah semua model pemilihan harus diubah ke model tak langsung," ujarnya.

Dia menuturkan politik uang sebenarnya secara hukum tidak menunjukkan masifnya praktik tersebut pada pilkada.

Ray mengungkapkan Bawaslu hanya mencatat 130 kasus dari seluruh pilkada berkaitan politik uang, dengan tiga di antaranya diputus pidana.

"Selain pidana, hanya satu kasus di Barito Utara yang hasil pilkada dibatalkan sekaligus diskualifikasi terhadap peserta pilkada oleh MK," ujar Ray.

Dia menuturkan data laporan kasus politik uang hanya ramai disebut elite, tanpa bukti seperti pelaporan di Bawaslu.

"Maka, dari mana data yang menyebut praktik politik uang begitu marak, padahal data Bawaslu tidak memperlihatkan itu," kata Ray.

Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan pelaksanaan pilkada melalui DPRD setelah parpol berkelir kuning itu menggelar Rapimans 2025.

"Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem Proporsional Terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata Kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil," kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan persnya, Minggu (21/12).

Selain pemilihan tak langsung, Golkar dalam Rapimnas juga mengusulkan pembentukan koalisi permanen demi menjaga stabilitas pemerintahan.

"Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai

bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan," ujar Bahlil. (ast/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Usul Pilkada Melalui DPRD, PKS Belum Bersikap, Mau Kaji Lebih Dahulu