Bulan madu penjualan segmen battery electric vehicle (BEV) salah satunya mobil listrik di Indonesia masih berlangsung manis. Sebab, semua merek hingga kini masih diganjar insentif dari pemerintah yang membuat produknya bebas masuk ke Tanah Air.
Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo merilis data penjualan wholesales (distribusi dari pabrik ke diler) BEV selama November kemarin jumlahnya sudah 13.381 unit. Kontras dengan bulan yang sama tahun 2024 hanya 5.532 unit.
Pengamat otomotif dan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu mengatakan dalam dua hingga tiga tahun ke depan, seleksi pasar segmen mobil listrik tak sekadar posisi merek yang kuat. Tetapi juga tentang perlombaan komitmen jangka panjang.
"Selama ini ada yang masuk dengan model perusahaan cangkang, banting harga luar biasa karena menikmati insentif. Ke depan, model seperti itu tidak bisa lagi jalan,” buka Yannes ditemui di Subang, Jawa Barat awal pekan ini.
Pasar BEV di dalam negeri saat ini masih ditunjang dua stimulus pemerintah sekaligus. Pertama potongan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025.
Syarat untuk menikmati program tersebut adalah model-model yang dipasarkan di Indonesia sudah berstatus completely knocked down (CKD) alias sudah dibuat lokal dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen.
Kemudian stimulus lainnya adalah insentif mobil listrik CBU atau completely built up yang didatangkan utuh dari luar negeri. Kebijakan ini untuk memfasilitasi jenama yang baru menjajaki pasar Indonesia, tetapi dengan komitmen investasi berupa pembangunan pabrik.
Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 6 Tahun 2022 Juncto Nomor 28 Tahun 2023 dan keduanya sama-sama akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Yannes bilang, situasi tersebut nantinya akan menunjukkan kondisi nyata persaingan segmen BEV atau kendaraan elektrifikasi secara umum di Indonesia ke depannya. Menurutnya, hanya mereka yang memiliki rencana jangka panjang dan investasi akan bertahan.
“Hanya yang punya komitmen investasi yang benar yang bisa jalan. Dia bangun pabrik, bangun industri parts komponen di sini dan itu sekarang sudah mulai dilakukan,” paparnya.
Pasar otomotif nasional diprediksi akan cukup menantang mulai tahun 2026. Mulai dari isu tidak adanya insentif khusus dari pemerintah, pelemahan daya beli, persaingan produk dan harga, hingga syarat TKDN yang akan ditingkatkan seiring berjalannya waktu.
“Begitu TKDN-nya naik terus dari 40 ke 60, lalu 80 persen, yang setengah-setengah itu akan berat. Pada titik tertentu, mereka bisa lemas dan hilang dari pasar. Ini akan menjadi seleksi besar-besaran, yang hanya cangkang akan hilang dengan sendirinya,” ucap Yannes.
Mengenai syarat TKDN untuk manufaktur otomotif, aturannya tertuang lewat Perpres 79/2023. Khusus untuk BEV, model yang sudah diproduksi lokal sudah harus memenuhi nilai TKDN minimal 40 persen pada periode 2022 hingga 2026.
Kemudian pada tahun 2027, pabrikan wajib berupaya meningkatkan nilai TKDN menjadi 60 persen sampai tahun 2029 dan pada akhirnya menjadi 80 persen pada tahun 2030. Ini tentu jadi target kematangan ekosistem industri setiap pabrikan nantinya.
“Namun PR (pekerjaan rumah) pertama kita tetap meningkatkan (pendapatan) kelas menengah. Kalau middle income class naik, daya beli ikut naik kalau ekonomi bisa tembus 5,4 persen dan naik jadi 6 persen. Baru belanja otomotif bisa lebih sehat," tandas Yannes.
