Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia menggandeng pemerintah Jepang bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengembangkan kawasan berbasis transit (transit oriented development/TOD) melalui program Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Phase 3 (JUTPI-3).
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal mengatakan, Indonesia perlu mencontoh Jepang dalam mengembangkan transportasi umum terintegrasi.
“Kalau kita bicara TOD dan integrasi transportasi dalam mengembangkan suatu wilayah, JUTPI sudah mengeluarkan tiga konsep usulan untuk wilayah TOD itu adalah di Blok M, di Depok Baru, dan ada di Bekasi Barat,” ujar Risal di acara Transit-Oriented Development Forum di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Mengacu dokumen JUTPI-3 yang dirilis oleh JICA, kawasan Blok M diproyeksikan sebagai pusat perkotaan yang memperkuat fungsi pemerintahan, bisnis, dan komersial melalui pengembangan gedung bertingkat menengah hingga tinggi, serta penataan ulang kantor pemerintahan pusat dan terminal bus utama agar lebih terintegrasi.
Di sisi mobilitas, penataan parkir diarahkan ke dalam gedung untuk mengurangi parkir di badan jalan. Konektivitas pejalan kaki juga ditingkatkan dengan penataan terpadu kawasan Little Tokyo dan Blok M Square guna memperlancar akses antara Stasiun MRT Blok M dan terminal bus.
Selanjutnya, kawasan Depok Baru diarahkan untuk dikembangkan sebagai pusat perkotaan utama di Kota Depok yang berfungsi sebagai central business district (CBD) sekaligus pusat pemerintahan. Pengembangan kawasan ini diharapkan memperkuat peran Depok Baru sebagai simpul aktivitas ekonomi dan administrasi kota.
Baca Juga
- Susul Dukuh Atas, MRT Siapkan Stasiun Lebak Bulus jadi Kawasan TOD Baru
- Apartemen TOD Dekat Stasiun MRT Banyak Diminati, Okupansi Capai 71,2%
- Tim Reformasi Sepakat Bahas RUU Polri Pakai Metode Omnibus Law
Untuk meningkatkan aksesibilitas, diusulkan pembangunan sejumlah jembatan baru dan jalan lokal di sekitar stasiun yang sekaligus membuka peluang pengembangan gedung campuran (mixed-use) bertingkat rendah.
Di area stasiun, keberadaan plaza stasiun yang ikonik menjadi elemen kunci dalam menyambut masyarakat ke pusat Kota Depok, seiring dengan pengembangan oleh sektor swasta agar kawasan di sisi barat dan timur Stasiun Depok Baru terintegrasi, terbuka, dan lebih hidup.
Tak ketinggalan, Kawasan Bekasi Barat juga diusulkan menjadi kawasan komersial dan bisnis yang terintegrasi dengan stasiun transit, terminal bus, dan ruang terbuka publik melalui pengembangan gedung bertingkat menengah hingga tinggi.
Konektivitas ke Stasiun KCI Bekasi ditingkatkan lewat pembangunan jalan akses dan jembatan. Di kawasan stasiun, empat kuadran akan terhubung jembatan penyeberangan, sementara lahan privat dimanfaatkan sebagai plaza stasiun dan fasilitas publik melalui koordinasi Pemerintah Kota Bekasi.
RI Perlu Belajar dari Jepang
Kemenhub menilai bahwa Indonesia perlu mencontoh pengembangan kawasan TOD di sekitar Stasiun Shibuya, Tokyo yang dinilai paling berhasil dalam perencanaan kota modern. Kawasan ini mengintegrasikan sembilan jalur kereta dan metro serta layanan bus dalam satu pusat transit dengan jaringan pejalan kaki bertingkat.
Keberhasilan TOD Shibuya ditopang pembangunan multiguna yang memadukan fungsi komersial, perkantoran, hunian, dan fasilitas publik, serta konektivitas vertikal dan horizontal yang efisien.
Deputy Director-General, City, Housing, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Japan Miura Itsuhiro menambahkan, konsep TOD di Jepang menekankan konektivitas langsung antara transportasi publik dan aktivitas ekonomi.
Alhasil, penumpang dari kawasan pinggiran dapat langsung masuk ke gedung perkantoran atau pusat komersial melalui stasiun bawah tanah, lalu naik secara vertikal menggunakan eskalator atau lift menuju tempat kerja.
"Model ini memerlukan koordinasi lintas pemangku kepentingan seperti pemerintah, operator transportasi, pengembang, dan pemilik lahan. Di Jepang, kesepahaman bersama untuk menempatkan pertumbuhan kota sebagai kepentingan kolektif memungkinkan proses penyesuaian kepentingan tersebut berjalan efektif," tutur Miura.


:strip_icc()/kly-media-production/medias/4594856/original/040355100_1696214501-68f8f6c3-cfe3-4aac-a3d2-d60ca60142a5.jpeg)
