Selain Penipuan Digital Marak di Era AI, BPKN RI Pantau Dampak Game Online

JAKARTA, DISWAY.ID - Maraknya penipuan digital di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) untuk memperkuat literasi konsumen.

Melalui kombinasi sosialisasi langsung, penguatan kanal digital, serta dialog interaktif di media elektronik, BPKN RI menyiapkan strategi edukasi publik yang lebih masif pada 2026 guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko layanan digital yang tidak transparan.

Menurut Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI, Heru Sutadi, hal ini sendiri juga dilakukan untuk meningkatkan awareness masyarakat terkait dengan risiko penipuan digital, praktik layanan digital yang tidak transparan, serta dampak pemanfaatan Artificial Intelligence/AI).

BACA JUGA:BPKN RI Ingatkan Risiko Konsumen di Era Perkembangan Digital dan AI, Dorong Penguatan Literasi

"Peningkatan literasi konsumen juga merupakan kunci dalam menghadapi risiko di era digital. Ketidaktransparanan algoritma AI dan penyalahgunaan data pribadi merupakan ancaman serius. Konsumen perlu dibekali pemahaman yang memadai agar tidak menjadi korban penipuan dan praktik digital yang merugikan," pungkas Heru kepada media secara daring, pada Selasa.23 Desember 2025 

Lebih lanjut, Heru juga turut menambahkan bahwa BPKN RI juga akan terus memantau mengenai game online yang berpotensi merugikan konsumen, khususnya anak-anak, akibat minimnya transparansi biaya dan dampak adiktif.

"Di 2026, BPKN RI akan juga mengawasi ketat maraknya game online yang menjerat anak-anak tanpa transparansi biaya yang jelas serta berdampak pada kondisi psikologis mereka. Perlindungan konsumen, khususnya bagi generasi muda, harus diperkuat melalui regulasi dan edukasi," tegas Heru. 

BACA JUGA:Konsumen Semakin Mendesak untuk Dilindungi, BPKN Berharap Pemerintah Ubah Badan Jadi Kementerian

Melalui rangkaian kegiatan edukasi dan komunikasi publik ini, BPKN RI berharap kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha semakin meningkat, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem perekonomian yang adil, transparan, dan berkelanjutan di era digital.