Di tengah kemerosotan ekonomi Tiongkok yang terus berlanjut, ketegangan di lapisan bawah masyarakat meningkat secara nyata. Hingga akhir November tahun ini, jumlah aksi perlawanan di pedesaan Tiongkok telah meningkat sekitar 70% dibandingkan total sepanjang tahun lalu. Pada saat yang sama, otoritas Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada November secara tidak biasa mengajukan peringatan agar mencegah kepulangan besar-besaran dan pengangguran massal pekerja migran di desa, yang secara luas ditafsirkan oleh kalangan luar sebagai upaya mencegah pecahnya pemberontakan rakyat.
EtIndonesia. Menurut data yang dikutip media Inggris, The Guardian pada 19 Desember, selama 11 bulan pertama tahun ini telah tercatat 661 insiden perlawanan di pedesaan Tiongkok, meningkat sekitar 70% dibandingkan keseluruhan tahun lalu. Aksi-aksi tersebut sebagian besar terkait dengan penggusuran paksa, sengketa tanah, upah yang tidak dibayar, serta pemogokan dan protes buruh.
Eskalasi cepat ketidakstabilan ini mencerminkan realitas kemerosotan ekonomi Tiongkok, terutama tekanan yang semakin berat yang dialami pekerja berpenghasilan rendah.
Selama puluhan tahun, sejumlah besar penduduk pedesaan pergi ke kota untuk bekerja. Namun, seiring perlambatan ekonomi dan menyusutnya lapangan kerja, banyak pekerja migran terpaksa kembali ke desa asal.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah kerap melakukan pengambilalihan tanah dan perampasan lahan pertanian, yang kembali menghantam mata pencaharian petani. Rasa kehilangan dan ketidakpuasan pun terus menumpuk, sehingga memicu lonjakan aksi perlawanan.
Para analis menunjukkan bahwa aksi perlawanan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya lebih sering terjadi, tetapi juga memiliki karakteristik baru.
“Aksi perlawanan rakyat telah meluas dari kota ke desa, dari dunia maya ke kehidupan nyata, dari masalah ekonomi ke persoalan sosial. Berbagai bentuk perlawanan bermunculan bak gelombang besar. Selain itu, aksi perlawanan rakyat pada tahun 2025 menunjukkan tingkat keputusasaan yang sangat tinggi di kalangan masyarakat,” kata pakar hukum yang bermukim di Australia, Yuan Hongbing.
“Oleh karena itu, perlawanan ini mencerminkan bahwa rakyat Tiongkok tidak takut menderita, mereka hanya takut tidak memiliki harapan. Ciri ketiga adalah bahwa perlawanan rakyat saat ini menunjukkan kecenderungan politik yang semakin kuat,” tambahnya.
Pada akhir November, PKT secara terbuka dan jarang terjadi meminta berbagai daerah untuk secara ketat mencegah kepulangan massal serta pengangguran berkepanjangan pekerja migran di desa, yang secara luas ditafsirkan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pemberontakan rakyat.
“Seiring dengan melemahnya ekonomi riil Tiongkok, tekanan fiskal pemerintah daerah pun semakin terlihat. Selama kelompok ini berada di kota, masih relatif dapat dikendalikan. Namun jika mereka menyebar ke berbagai daerah, ketika pengendalian tidak berjalan baik, maka ketidakpuasan rakyat—meski hanya percikan kecil—dapat dengan cepat menyulut kebakaran besar,” ujar Direktur Eksekutif Taiwan Inspiration Association, Lai Rongwei.
Pada saat yang sama, pengawasan dan sensor internet oleh PKT terus diperketat. Di sejumlah daerah, pemerintah setempat bahkan membangun tembok sensor tambahan di balik Tembok Api Besar (Great Firewall), yang disebut sebagai “tembok di dalam tembok”.
Kalangan luar menilai bahwa di tengah kemerosotan ekonomi dan akumulasi konflik antara pemerintah dan rakyat, kemungkinan terjadinya kudeta politik, pemberontakan militer, maupun pemberontakan rakyat di Tiongkok perlahan namun terus meningkat. (Hui)
Laporan wawancara wartawan New Tang Dynasty Television: Chen Yue dan koresponden khusus Luo Ya
