jpnn.com - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengadakan tim arsitektur perkotaan di tiap ibu kota provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung pariwisata tiap daerah.
Program tersebut dinilai sangat baik terutama dalam menjawab berbagai isu perkotaan dan kependudukan masa kini.
BACA JUGA: Saleh Daulay: Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Lokasi Bencana Sudah Berjalan
Menurut Saleh, tingkat kepadatan penduduk, kemacetan, lapangan pekerjaan, patologi sosial, dan berbagai problematika kehidupan sosial sudah sangat jelas ada di depan mata. Konon, semua itu berawal dari tata kota dan distribusi kekayaan alam.
"Kalau di luar negeri, pemerintahnya dengan sengaja menata kota sejak awal berdiri. Tidak serta merta jadi sempurna. Perlu waktu yang lama dengan segala perkembangan yang melintasinya," kata Saleh, Rabu (24/12/2025).
BACA JUGA: Wagub Babel Tersangka Kasus Ijazah Palsu, Gus Khozin Sentil KPU
Saleh juga memberi contoh perkembangan kota-kota di benua Amerika, Eropa, Australia, dan negara-negara maju lainnya. Semua kota pasti memiliki sejarah dan keunikannya sendiri-sendiri, bahkan banyak cerita menarik dan bahkan pengorbanan heroik di antara kisah dan cerita itu.
Kota di Indonesia pun, katanya, sebetulnya memiliki cerita. Bedanya, cerita di Indonesia kadang tidak sesuai skenario awal. Ada banyak penyimpangan di tengah jalan. Tidak heran jika banyak alur ceritanya yang lari dari hakikat awal cerita.
BACA JUGA: Brigadir YAAS Penganiaya Calon Istri dan Berbuat Asusila Dipecat dari Polri
Hal itu bisa terjadi, antara lain karena yang menentukan alur cerita tidak lagi pemerintah dan para pengambil kebijakan. Sangat sering malah justru diambil oleh para pengusaha dan pemilik modal.
"Orang yang tidak mempunyai kekuasaan, pasti tidak bisa melawan. Semua diselesaikan dengan cara tawar menawar, bahkan kadang dengan cara-cara yang tidak wajar," tuturnya.
Saleh menduga, kondisi itulah yang mungkin hendak diperbaiki Presiden Prabowo. Rencana ini pasti tidak mudah. Sebab akan sulit menentukan titik awalnya. Apalagi, sebagian besar tanah di kota besar sudah penuh dan padat. Kalaupun mau direstrukturisasi, pasti menghabiskan biaya yang tidak sedikit.
"Kalaupun itu mau dilakukan, pemerintah harus bertangan besi. Harus dimulai dengan pembentukan aturan hukum yang jelas. Meski jalan ini sulit, tetapi kalau tidak ada jalan lain, ya, harus tetap ditempuh. Tanpa itu, tim arsitektur perkotaan yang disiapkan pasti tidak bisa bekerja," ujarnya.
Agar rencana ini bisa berjalan maksimal, Saleh menyarankan pemerintah di daerah juga harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Semua rencana yang disepakati harus dilaksanakan secara merata dan bersama-sama.
"Kalau dilaksanakan secara parsial, dikhawatirkan tidak akan berhasil sebagaimana diharapkan. Apalagi, ada banyak kasus, pemerintah daerah justru tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya di daerah. Dalam konteks ini, mereka tentu sangat memerlukan arahan dan bantuan pemerintah pusat," kata waketum PAN itu.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
