Kementerian Sosial (Kemensos) menyoroti dua pekerjaan rumah (PR) utama dalam penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat. Yaitu, percepatan pembangunan sekolah permanen dan kepastian hilirisasi lulusan agar tidak kembali terjerat kemiskinan.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam acara Evaluasi dan Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat di Hotel Ciputra Cibubur, Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Selasa (23/12/2025).
"Jadi, dua hal ini yang menjadi PR besar, satu adalah pembangunan sekolah permanen, yang kedua adalah hilirisasi (lulusan Sekolah Rakyat), untuk bisa hilirisasi yang kualitatif harus plus-plus. Kurikulumnya, proses belajar-mengajarnya, dan fasilitas pendukungnya, harus unggulan,” ujarnya.
Lantaran itu, Agus Jabo menegaskan, evaluasi tidak hanya menyasar aspek administratif dan teknis, tetapi juga persoalan strategis yang harus dipersiapkan sejak dini. Tantangan tersebut kian besar seiring mandat Presiden untuk memperluas Program Sekolah Rakyat hingga menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
“Kalau di Indonesia ada 514 kota/kabupaten, artinya ada 514 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia yang siswanya seribu (dengan) kuotanya ada 500 ribu lebih siswa yang nanti akan kita urus. Itu bukan persoalan yang gampang,” kata Agus Jabo Priyono.
Berdasarkan hasil evaluasi Gugus Tugas, pembangunan sekolah permanen masih menjadi tantangan utama. Hingga kini, sekolah permanen masih dalam proses, sementara sebagian besar Sekolah Rakyat masih berstatus rintisan. Kondisi ini memerlukan tindak lanjut yang konkret dan berkelanjutan.
“Jadi nanti ini harus ditindaklanjuti, tindak lanjut tidak bersifat administratif semata, (tapi) harus menghasilkan perbaikan nyata dan sistemik. Sistemnya harus clear,” jelas Agus Jabo.
Selain pembangunan fisik, Agus Jabo juga menekankan pentingnya hilirisasi lulusan Sekolah Rakyat. Keberhasilan program, menurutnya, tidak berhenti pada proses belajar mengajar, tetapi diukur dari kemampuan lulusan untuk melanjutkan pendidikan atau terserap di dunia kerja sehingga mampu memutus transmisi kemiskinan.
“Keberhasilan Sekolah Rakyat ini, apabila siswa-siswanya diterima di perguruan tinggi yang hebat, baik di dalam maupun di luar negeri, (dan) bisa bekerja bagi yang mau bekerja, itu indikatornya,” jelasnya.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kualitas pendidikan Sekolah Rakyat harus unggul. Proses pembelajaran perlu diberikan secara istimewa meski diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, melalui penguatan akademik, karakter, serta keterampilan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Agus Jabo menegaskan, hasil evaluasi menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan agar Program Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan dan standar. Fokus utamanya adalah memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Ia juga mengapresiasi kinerja Gugus Tugas Sekolah Rakyat yang telah bekerja intensif selama proses penyelenggaraan. Evaluasi ini, menurutnya, akan menjadi kompas penguatan tata kelola Sekolah Rakyat pada tahun mendatang.
“Kesuksesan Sekolah Rakyat adalah lulusan Sekolah Rakyat ini bisa menggraduasi dirinya, bisa menggraduasi keluarganya, sehingga tujuan presiden memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan ini, betul-betul bisa terwujud,” tambah dia.
Hingga saat ini, Sekolah Rakyat telah berdiri di 166 titik dengan kapasitas 15.820 siswa atau sekitar 638 rombongan belajar, didukung oleh 10.500 guru dan 4.442 tenaga kependidikan.
Dalam kesempatan ini Agus Jabo juga menyerahkan penghargaan kepada Kepala Sekolah Rakyat, PPK, dan Koordinator Wilayah terbaik. Penghargaan Kepala Sekolah Terbaik diberikan kepada Zulhafni Marizah (SRMA 30 Padangsidimpuan), Candra Lestianta (SRMA 34 Lebak), dan Asis Prasetyo (SRMA 32 Lampung Selatan).
Adapun PPK Terbaik diraih oleh Bambang Giantara, Fitmansyah, dan Jasmanto. Sementara Koordinator Wilayah Terbaik diberikan kepada Fajar Wahyu Hermawan, Dardo Pratistyo, dan Serimika Br. Karo.
Acara ini turut dihadiri Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Ishaq Zubaedi Raqib, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial Abdul Muis, Plt. Inspektur Jenderal sekaligus Ketua Gugus Tugas Dody Sukmono, jajaran pejabat tinggi Kemensos, serta para Kepala Sekolah Rakyat yang mengikuti kegiatan secara hybrid.
