Terdakwa Kasus Chromebook Sempat Berharap Eks Dirjen Pasang Badan Hadapi Nadiem dan Jurist Tan

JAKARTA, KOMPAS.com -  Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 Mulyatsyah mengaku sempat berharap agar Jumeri dan Hamid Muhammad selaku Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud (Dirjen PAUDasmen) dapat menetralisir kondisi internal di Kemendikbudristek era Nadiem Makarim.

Hal ini disampaikan Mulyastyah ketika Jumeri dan Hamid dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat dirinya.

“Tadi Bapak menyampaikan sesosok Bapak saja tidak mampu menolak apa yang sudah diputuskan kebijakan oleh Menteri. Harapan kami ketika kami aktif itu Bapak adalah orang yang bisa menetralisir suasana di Kemendikbud,” ujar Mulyatsyah saat memberikan tanggapan dalam sidang, Selasa (23/12/2025).

Baca juga: Deretan Kewenangan Eks Stafsus Nadiem Jurist Tan, Jaksa: Ngeri-ngeri Sedap

Mulyatsyah mengaku, ia dan Hamid sangat dekat, bahkan sudah menganggap Hamid sebagai sosok ayah.

Ia juga memahami bahwa Hamid pada akhirnya tidak bisa berbuat banyak atas arahan Nadiem atau staf khususnya, Jurist Tan.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Nadiem Makarim, Kemendikbudristek, Korupsi Chromebook, Jurist Tan&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8yNC8xMDU4NTg3MS90ZXJkYWt3YS1rYXN1cy1jaHJvbWVib29rLXNlbXBhdC1iZXJoYXJhcC1la3MtZGlyamVuLXBhc2FuZy1iYWRhbi1oYWRhcGk=&q=Terdakwa Kasus Chromebook Sempat Berharap Eks Dirjen Pasang Badan Hadapi Nadiem dan Jurist Tan§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Mulyatsyah menyinggung ajaran Hamid padanya dulu soal bagaimana menjadi abdi negara yang baik dan taat pada perintah atasan.

“Mungkin Bapak lupa, Bapak mengajarkan kepada saya untuk patuh dan taat terhadap abdi negara sebagai birokrasi, atasan dan bawahan. Itulah saya hormat dengan Bapak,” Mulyatsyah.

Baca juga: Jurist Tan Eks Stafsus Nadiem Disebut Berwenang Urus Anggaran hingga Mutasi Pegawai

“Ketika ada perintah dari atasan maka kewajiban bawahan untuk melaksanakannya. Dan, bukankah sering Bapak juga memberikan clue-clue seperti itu kepada semua pegawai?” tanya dia pada kedua saksi.

Baik Hamid maupun Jumeri tidak menjawab pertanyaan dari Mulyatsyah.

Pada sesi tanya jawab dengan JPU, Hamid sempat menceritakan soal kewenangan Jurist Tan yang menjabat Staf Khusus Nadiem.

Jurist disebut punya wewenang yang luas, ,ulai dari mengurus anggaran hingga mutasi pegawai kementerian.

Baca juga: Sidang Kasus Chromebook, Terdakwa Isyaratkan Dua Eks Dirjen Terima Uang Lebih dari yang Diakui

“Setahu saya, Jurist Tan itu kan yang diberi kewenangan untuk masalah IT, masalah anggaran, regulasi, sama SDM. Jadi siapapun juga yang nanti akan rotasi, mutasi, dan seterusnya, promosi, jadi itu kewenangan Jurist Tan,” kata Hamid dalam sidang.

Jaksa Penuntut Umum sempat bereaksi ketika mendengar luasnya kewenangan Jurist Tan.

“Sampai mutasi pegawai pun kewenangannya? Maka apakah eselon dua termasuk Pak Mul, Bu Sri, termasuk saudara sendiri eselon satu juga ngeri-ngeri sedap nih dengan Jurist Tan ini, begitukah?” tanya jaksa lagi.

Hamid hanya menjawab singkat, “Iya, betul”.

Baca juga: Jaksa: Jurist Tan Seharusnya Tak Boleh Urus Anggaran dan Mutasi Kemendikbud

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Dalam kasus ini, eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama Mulyatsyah, eks Direktur SD Kemendikburistek Sri Wahyuningisih, eks konsultan tekonologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp2,1 triliun dalam proses pengadaan laptop Chromebook.

Mereka diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang