KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sepanjang tahun 2025, terdapat 11 operasi tangkap tangan (OTT) dan 118 tersangka yang ditetapkan dalam berbagai kasus dugaan korupsi yang tersebar di sejumlah wilayah dan sektor pemerintahan.
Sejak awal tahun, KPK telah melakukan serangkaian OTT yang melibatkan pejabat pemerintah daerah dan pusat hingga aparatur penegak hukum dengan memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,53 triliun.
Berikut ini deretan OTT dan kasusnya:- OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan): Menjerat anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR terkait dugaan suap proyek (Maret 2025).
- OTT di Sumatera Utara: Dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan melibatkan pejabat Dinas PUPR dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional. (Juni 2025).
- OTT di Jakarta, Kendari, Makassar: Dugaan kasus korupsi pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. (Agustus 2025).
- OTT di Jakarta: Terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan. (13 Agustus 2025).
- OTT kasus pemerasan sertifikasi K3: Melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. (20 Agustus 2025).
- Gubernur Riau Abdul Wahid: Ditangkap dalam OTT terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (3 November 2025).
- Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko: OTT terkait dugaan suap pengurusan jabatan dan proyek di Kabupaten Ponorogo. (7 November 2025).
- OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya: Dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa. (9-10 Desember 2025).
- OTT di Tangerang: Menangkap seorang jaksa, dua pengacara, dan beberapa pihak swasta, dengan barang bukti uang tunai Rp900 juta disita. (17-18 Desember 2025).
- OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang: Operasi tersebut mengamankan 10 orang di Kabupaten Bekasi, termasuk kepala daerah yang kini menjadi tersangka dugaan suap proyek. (18 Desember 2025).
- OTT di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan: Menetapkan tiga pejabat Kejaksaan Negeri setempat sebagai tersangka dugaan pemerasan. (18 Desember 2025).
Selain pejabat daerah, OTT tahun ini juga menyasar pejabat pusat dan penegak hukum. Kasus penanganan sertifikasi K3 melibatkan seorang Wakil Menteri. Kasus di Tangerang juga menangkap jaksa dan pengacara dalam dugaan suap dan pemerasan.
Menurut KPK, banyak OTT yang dilakukan mengungkap praktik korupsi di sektor pelayanan publik, seperti layanan kesehatan, pekerjaan umum, dan jual beli jabatan, fenomena yang dianggap merugikan finansial negara dan kepercayaan publik. (Dev/M-3)
