Catat! Guntur Romli Tegaskan PDIP Menolak Pilkada Melalui DPRD

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD belakangan ini kembali ramai jadi perbincangan. Sejumlah elite politik di negeri ini mulai mencoba memperjuangkan ide tersebut.

Di tengah menguatnya dorongan agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan melalui mekanisme DPRD itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan tegas menentang ide tersebut.

PDIP dengan jargon wong cilik itu tetap konsisten pada sistem pemilihan langsung, dimana rakyat yang memiliki hak penuh memilih pemimpinnya, bukan justru diserahkan kepada elite politi yang duduk di parlemen.

Sikap tegas PDIP itu disampaikan Juru Bicara PDIP, Muhammad Guntur Romli. Dia menyebut, sikap PDIP hingga sejauh ini tidak berubah sejak 2014.

Terlebih lagi, pilkada yang dilakukan melalui mekanisme DPRD juga bukan tanpa celah atau masalah yang mengiringinya. Justru, perubahan dari sistem pemilihan di DPRD ke pemilihan langsung dinilai lebih baik dan demokratis, karena pemimpin yang terpilih dipastikan berdasarkan keinginan mayoritas masyarakat. Sementara jika melalui DPRD akan sangat ditentukan oleh lobi politik di tingkat elite.

“Terkait wacana Pilkada melalui DPRD yg disampaikan oleh salah satu partai atau yg lain: maka sikap PDI Perjuangan tidak berubah dari tahun 2014, PDI Perjuangan tetap ingin Pilkada langsung & menolak wacana Pilkada melalui DPRD,” tandas Guntur Romli, Rabu (24/12).

Terkait berbagai masalah dalam pelaksanaan pilkada langsung sebagaimana banyak dipersoalkan sejumlah pihak mulai politik uang hingga ongkos pilkada yang mahal, ataupun masalah lainnya, Guntur Romli dengan tegas menyatakan bahwa yang mesti dilakukan adalah memperbaiki kekurangan atau masalah yang ada.

“Kalau pun ada masalah, itu yg harus diperbaiki. Persoalan biaya politik yg tinggi, misalnya terkait “mahar politik” di PDI Perjuangan tidak mengenal istilah itu,” tandasnya.

Dia mencontohkan, Gubernur Aceh saat ini, Muzakir Manaf mendapat dukungan dari PDIP tanpa adanya mahar politik yang dibebankan kepada calon.

“Mualem Gub Aceh, dapat rekomendasi dari PDI Perjuangan tanpa bayar sedikit pun. Bisa dicek ke Mualem,” tandas Guntur Romli.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva, Yoga Mauladi mengatakan, partainya menyetujui usul itu jika seluruh partai politik bersepakat bulat menerima pilkada dilaksanakan secara tidak langsung dipilih rakyat.

”Dengan demikian, proses pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada tidak akan akan digunakan partai politik untuk berselancar menjaring suara rakyat,” ucap Viva Yoga Mauladi.

Di sisi lain, PAN juga mempertimbangkan pendapat publik. Dia menyebut usul tersebut akan disetujui jika tidak ada pro kontra yang tajam dan meluas di masyarakat. ”Karena setiap pembahasan Undang-Undang Pilkada memancing demonstrasi yang masif secara nasional,” ujar Viva Yoga Mauladi.

Dia menjelaskan secara tata negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menyebut secara eksplisit bahwa pilkada langsung oleh rakyat atau lewat DPRD. Oleh sebab itu, PAN memandang, keduanya sama-sama konstitusional dan tidak melanggar hukum. ”Yang ditekankan adalah prosesnya harus demokratis,” ucap Viva Yoga Mauladi.

Dalam tataran ini, Viva Yoga merujuk pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur bahwa gubernur, bupati, dan wali kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

”MK telah memutuskan bahwa frasa dipilih secara demokratis adalah open legal policy di bawah kewenangan DPR dan pemerintah,” ungkap Viva Yoga Mauladi.

Menurut dia, pemilihan Pilkada secara tidak langsung lebih efektif dan efisien biaya. Kandidat akan tertantang mempersiapkan visi misinya. Selain itu, menurunkan potensi konflik suku, agama, adat, dan ras.

“Karena terkadang faktor primordialitas dimasukkan ke turbulensi politik sehingga menimbulkan politik SARA,” terang Viva. (fajar)