PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan draf terbaru rencana perdamaian untuk mengakhiri invasi Rusia berpotensi membekukan garis depan pertempuran, sekaligus membuka ruang bagi konsesi yang selama ini sensitif, termasuk penarikan pasukan dan pembentukan zona demiliterisasi.
Zelensky mengatakan rencana perdamaian 20 poin yang disepakati perunding Ukraina dan Amerika Serikat kini tengah ditelaah Moskow. Ia mengakui tidak semua isi dokumen tersebut sesuai dengan keinginannya terlebih Kremlin masih bersikeras mempertahankan tuntutan teritorial yang keras.
Namun demikian, Kyiv disebut berhasil menggeser arah rencana dari proposal awal AS yang berisi 28 poin dan dinilai terlalu mengakomodasi kepentingan Rusia.
Dalam rancangan awal itu, Ukraina diminta menarik pasukan dari sekitar 20 persen wilayah Donetsk yang masih dikuasainya serta mengakui wilayah yang diduduki Moskow sebagai bagian dari Rusia.
Kewajiban Ukraina untuk secara hukum melepaskan ambisi bergabung dengan NATO juga telah dihapus dalam versi terbaru.
“Di wilayah Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, garis penempatan pasukan pada tanggal perjanjian ini secara de facto diakui sebagai garis kontak,” ujar Zelensky.
“Kelompok kerja akan dibentuk untuk menentukan penataan ulang pasukan yang diperlukan guna mengakhiri konflik, sekaligus merumuskan parameter kemungkinan zona ekonomi khusus di masa depan," imbuhnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Zelensky dalam pengarahan kepada wartawan di Kyiv pada Selasa dan dipublikasikan Rabu dini hari.
Pernyataan itu mengindikasikan rencana perdamaian membuka peluang, meski tidak langsung, terhadap opsi penarikan pasukan dan pembentukan zona demiliterisasi yang sebelumnya enggan dipertimbangkan Ukraina.
“Kita berada dalam situasi di mana Rusia ingin kami mundur dari wilayah Donetsk, sementara Amerika berusaha mencari jalan tengah,” kata Zelensky.
“Mereka mencari format zona demiliterisasi atau zona ekonomi bebas, yang bisa saja memuaskan kedua belah pihak,” lanjutnya.
Ukraina juga mengusulkan Kota Energodar yang saat ini diduduki Rusia dan menjadi lokasi pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia, sebagai kandidat zona demiliterisasi.
Meski demikian, Zelensky menegaskan setiap rencana penarikan pasukan harus mendapat persetujuan publik.
“Zona ekonomi bebas, jika itu yang dibahas, maka kita harus menggelar referendum,” ujarnya.
Dalam rancangan tersebut, pengelolaan PLTN Zaporizhzhia direncanakan dilakukan secara bersama oleh Amerika Serikat, Ukraina, dan Rusia. Namun Zelensky secara tegas menyatakan penolakannya terhadap keterlibatan Rusia dalam pengawasan fasilitas nuklir tersebut.
Ia juga menegaskan Ukraina baru akan menyelenggarakan pemilihan presiden setelah perjanjian perdamaian resmi ditandatangani. (AFP/I-3)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4958528/original/098284500_1727864146-IMG_20241002_15525432.jpeg)
