jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengaku belum bisa menjawab opsi pengembalian konsesi tambang yang sebelumnya diberikan pemerintah ke organisasi kaum nahdiyin itu.
"Soal tambang ini dikembalikan atau tidak, ya, nanti kami musyawarahkan baik-baik," kata Gus Yahya dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (24/12).
BACA JUGA: Gus Yahya Mau Menghadap Rais Aam, tetapi Belum Dapat Jawaban
Diketahui, PBNU didera konflik kepemimpinan. Gus Yahya dicopot dari kursi Ketum PBNU setelah muncul Risalah Rapat Harian Syuriyah.
Gus Yahya sendiri sempat menyebut bahwa masalah konsesi tambang bisa menjadi pangkal konflik di organisasi.
BACA JUGA: Gus Yahya Klaim Sudah Berusaha Islah, Tetapi Tak Disambut Miftachul Achyar
Adapun, PBNU memperoleh jatah tambang batu bara pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Organisasi itu mendapatkan konsesi seluas lebih dari 26 ribu hektare di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.
BACA JUGA: Gus Yahya Ajak Masyarakat Terlibat Aktif dalam Aksi Solidaritas Bencana Sumatra
Belakangan, putri Presiden keempat RI Abdurahman Wahid atau Gus Dur yang juga kader NU, Yenny Wahid sempat mengusulkan penggembalian konsesi tambang demi menyelesaikan konflik di PBNU.
Gus Yahya mengatakan PBNU sejak awal sebenarnya tidak pernah meminta konsesi tambang ke pemerintah.
Dia mengatakan PBNU kemudian merasa konsesi tambang ini dikerjakan bersama pihak swasta dan dikoordinasikan dengan pemerintah.
"Ini harus dikerjakan dalam koordinasi dengan pemerintah. Itu prinsipnya, karena ini sesuatu yang diberikan oleh pemerintah yang asumsinya adalah merupakan bagian dari agenda negara," ujar Gus Yahya.
Dia mengatakan PBNU tidak boleh memanfaatkan konsesi tambang tanpa koordinasi pemerintah sebagai pemberi mandat.
"Apakah perlu dikembalikan atau tidak, ya, kita lihat nanti. Ini, kan, saya sudah jelaskan sejak awal, kami ini tidak minta, tidak nuntut tidak minta, tidak nanya-nanya," kata Gus Yahya. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
