Indeks Kerukunan Umat Beragama Tembus 77,89 Persen, Tertinggi Sejak 2015

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan hasil survei menilai kinerja Kemeterian Agama (Kemenag) selama setahun terakhir positif.

Kendati demikian, Nasaruddin menyatakan keberhasilan Kemenag tidak semata-mata dapat diukur dengan ukuran formal semata.

BACA JUGA: Indeks Kerukunan Umat Beragama Naik Signifikan, Wamenag Akui Masih Ada Tantangan

Dia menekankan adanya indikator spiritual dan sosial yang lebih mendalam sebagai tolak ukur keberhasilan kementerian yang dipimpinnya.

"Jika umat makin dekat dengan ajaran agama, kita bisa lega dan bernafas," ujar Menag di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Dukung Penguatan Kerukunan Umat Beragama Menjelang Pemilu 2024

Dalam refleksinya, Menag menilai saat ini umat beragama masih memiliki jarak dengan ajaran agamanya.

Oleh karena itu, dia berharap Indonesia dapat menjadi contoh negara di mana umatnya memiliki kedekatan erat dengan nilai-nilai agama yang dianut di masa depan.

BACA JUGA: FKUB Harus Menjadi Garda Terdepan Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Menag meyakini agama memiliki potensi besar menjadi etos dan spirit yang mampu membangkitkan semangat umat.

Hal tersebut dinilai krusial dalam upaya bersama membangun peradaban bangsa yang lebih maju.

"Makin dekat umat dengan ajaran agama, pasti jauh dari kriminalitas, produktifitas meningkat, dan kedamaian terjadi," paparnya menjelaskan korelasi antara pemahaman agama dan perilaku sosial.

Terkait capaian konkret, Kemenag mencatatkan sejumlah prestasi dalam setahun lebih pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Salah satu yang paling menonjol yakni Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun ini yang mencapai skor 77,89 persen, angka tertinggi sejak survei dilakukan pada 2015.

Selain itu, transisi kelembagaan yang berlangsung sepanjang 2025 membuat Kemenag semakin fokus pada peran peningkatan kualitas kehidupan serta pendidikan agama.

Upaya ini seiring dengan kemandirian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan pengalihan pengelolaan haji ke Kementerian Haji dan Umrah mulai tahun depan.

"Dengan perampingan kelembagaan, kami bisa lebih fokus menangani hal krusial dan mendasar, terkait pendidikan keagamaan dan kerukunan. Tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi dan kekayaan negara tanpa kerukunan," kata Menag.

Menag menambahkan pemerintah bersyukur dapat menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang luar biasa melalui kerukunan.

Kehadiran Direktorat Jenderal Pesantren juga disebut akan mengoptimalkan peran negara dalam memaksimalkan fungsi pesantren sebagai tafaqquh fid din, lembaga dakwah, dan pemberdayaan umat.

Capaian strategis lainnya, yakni penguatan program Ekoteologi dan Kurikulum Cinta yang digulirkan sejak Januari 2025.

Program ini dinilai semakin kontekstual mengingat bencana banjir yang melanda Aceh dan Sumatra.

Nasaruddin menekankan pentingnya bahasa agama dalam membangun kesadaran merawat lingkungan.

Dia menggarisbawahi pentingnya mengajarkan agama yang menekankan titik temu dan the power of we tanpa menanamkan kebencian.

"Di Indonesia hampir setiap instansi saat ini bicara ekoteologi. Kita sudah mulai setahun lalu. Selama ini teologi kita terlalu maskulin. Kita perlu green theology," ujarnya. (mcr31/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Detik-Detik Bu Dosen Tewas di Tangan Bekas Anggota Polisi